Kabupaten Solok, RANAHNEWS.com — Penguatan tata kelola pemerintahan nagari, penataan organisasi perangkat daerah, serta peningkatan kualitas perumahan dan permukiman menjadi perhatian utama DPRD Kabupaten Solok dalam pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Delapan fraksi menyampaikan pandangan umum beserta sejumlah catatan, saran, dan rekomendasi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok di Gedung Dispersip Koto Baru, Senin (9/11/2026).
Tiga Ranperda yang dibahas meliputi Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari; Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua Armen Plani dan Mukhlis. Hadir dalam kesempatan tersebut pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris DPRD, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.
Dalam penyampaian pandangan umum, setiap fraksi memberikan perhatian terhadap substansi ketiga Ranperda, terutama menyangkut penguatan pemerintahan nagari, efektivitas kelembagaan daerah, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Juru Bicara Fraksi PKS, drh. Basrizal, menilai ketiga Ranperda memiliki fungsi strategis dalam melindungi kepentingan masyarakat sekaligus mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Ia menekankan pentingnya penyesuaian regulasi dengan kondisi serta risiko kebencanaan di Kabupaten Solok. Menurutnya, penanggulangan bencana perlu diarahkan dari pola reaktif menuju langkah preventif, antara lain melalui pemetaan kawasan rawan bencana di setiap nagari dan penguatan kelembagaan untuk menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
Fraksi PKS juga memberikan perhatian terhadap Ranperda perumahan dan permukiman kumuh, khususnya penyediaan infrastruktur dasar serta kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Tasman Putra, menyoroti pentingnya penerapan mekanisme yang transparan dan tata kelola pemerintahan nagari yang baik, termasuk dalam pengelolaan aset serta keuangan nagari.
Terkait perubahan susunan perangkat daerah, Fraksi Gerindra mendorong terbentuknya kelembagaan yang strategis, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.
Fraksi Gerindra juga menekankan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas umum, pengelolaan limbah rumah tangga, serta pemenuhan berbagai kebutuhan dasar.
Juru Bicara Fraksi P3, Endang Ayu Fitri Karlina, menyampaikan bahwa peraturan daerah merupakan instrumen hukum penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap regulasi harus memiliki kejelasan, kualitas, kepastian hukum, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.
Fraksi P3 menekankan perlunya mengkaji karakteristik masyarakat dan pemerintahan nagari yang demokratis, termasuk penguatan tata kelola pemerintahan, demokrasi nagari, serta pengelolaan keuangan dan aset nagari.
Dalam penataan perangkat daerah, fraksi tersebut mengingatkan agar penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) didasarkan pada kebutuhan organisasi dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme tanpa menimbulkan pemborosan anggaran.
Adapun terkait Ranperda perumahan dan permukiman kumuh, Fraksi P3 menyoroti pentingnya penciptaan lingkungan sehat, pencegahan gangguan kesehatan dan kerusakan lingkungan, pendataan kawasan kumuh secara akurat, serta dorongan terhadap program rumah layak huni. Seluruh regulasi juga perlu diharmonisasikan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Berikutnya, Juru Bicara Fraksi Haura PDI-P, Sutan Muhammad Bahri, menyerahkan dokumen pandangan umum fraksinya secara langsung kepada pimpinan DPRD Kabupaten Solok. Penyerahan dokumen tersebut dilakukan dengan tetap menghormati jalannya rapat paripurna, mengingat keterbatasan waktu.
Juru Bicara Fraksi Demokrat, Efdizal, turut menyampaikan sejumlah catatan, termasuk mengenai keterlambatan pihak eksekutif menghadiri rapat paripurna. Ia mengingatkan bahwa tata tertib DPRD telah mengatur mekanisme yang dapat diterapkan apabila terjadi keterlambatan, termasuk pemberian skorsing rapat.
Selain itu, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya pengisian struktur organisasi dan tata kerja yang mengutamakan profesionalisme. Pembahasannya perlu melibatkan Tim Pemerintah Daerah dan pihak pemrakarsa Ranperda.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi NasDem, Tony Devisa, menyerahkan dokumen pandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan rapat yang berdekatan dengan waktu salat Zuhur.
Dari Fraksi Partai Golkar, Juru Bicara Yetty Aswaty menekankan pentingnya memperkuat fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), sekaligus membangun koordinasi dan sinergi antarlembaga di nagari, termasuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti kesejahteraan perangkat nagari, penataan SOTK, serta kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
Menurut fraksi tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang terlatih, kualitas perumahan yang baik, lingkungan sehat, serta sarana dan prasarana yang memenuhi standar dengan dukungan data terintegrasi secara nasional.
Selanjutnya, Juru Bicara Fraksi PAN, Iwarnis, menyerahkan dokumen pandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD Kabupaten Solok untuk menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah.
Secara umum, seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar ketiga Ranperda tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya, dengan tetap memperhatikan berbagai catatan, saran, dan masukan yang telah disampaikan.
Menutup rapat, Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir menyampaikan bahwa agenda selanjutnya adalah mendengarkan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Solok.
Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 November 2026, di Gedung Dispersip Koto Baru.
Melalui tahapan pembahasan tersebut, DPRD Kabupaten Solok dan pemerintah daerah diharapkan dapat menyempurnakan ketiga Ranperda agar sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat kelembagaan nagari, meningkatkan efektivitas perangkat daerah, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Solok. (adv)
Komentar