Denpasar, RANAHNEWS.com — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, mendorong pemerintah memperkuat surveilans penyakit hewan berbasis deteksi dini hingga ke tingkat daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar pengendalian penyakit tidak hanya dilakukan setelah kasus muncul, tetapi melalui pencegahan rutin dan berkelanjutan.
Dorongan itu disampaikan Nevi dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, Bali, pada pertengahan September 2026.
“Jangan sampai sistem kita baru bergerak cepat ketika wabah sudah terjadi. Surveilans harus mampu membaca risiko lebih awal sehingga pemerintah dan peternak memiliki waktu untuk melakukan pencegahan sebelum penyakit menyebar lebih luas,” ujar Nevi.
Menurut Nevi, Bali membutuhkan perhatian khusus karena mobilitas hewan dan komoditas antarwilayah serta keberadaan penyakit hewan menular strategis menuntut pengawasan yang konsisten.
Lalu lintas ternak antarpulau melalui Gilimanuk dan Padangbai, kata dia, juga membutuhkan pengawasan ketat terhadap penyakit seperti penyakit mulut dan kuku (PMK), lumpy skin disease (LSD), serta hewan pembawa rabies (HPR).
Karena itu, Nevi mendorong penguatan surveilans aktif melalui pengambilan dan pengujian sampel secara berkala. Surveilans pasif juga perlu diperkuat melalui pelaporan cepat ketika ditemukan kasus kesakitan atau kematian hewan yang tidak wajar.
Ia turut menyoroti pemanfaatan sistem digital dalam pelaporan penyakit hewan. Di Bali, pelaporan telah terintegrasi dengan iSIKHNAS yang digunakan petugas medik dan paramedik veteriner untuk menyampaikan temuan klinis dari lapangan secara real-time.
“Data jangan berhenti menjadi laporan. Ketika ada indikasi peningkatan risiko, harus segera ada tindak lanjut, mulai dari investigasi, tracing, pengujian laboratorium, vaksinasi hingga pengendalian lalu lintas hewan sesuai kebutuhan,” katanya.
Nevi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan One Health yang menghubungkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Pendekatan tersebut dinilai penting terutama dalam menghadapi penyakit zoonosis seperti rabies.
Bahan kunjungan Komisi IV mencatat, model koordinasi tersebut telah menjadi bagian dari pengendalian penyakit di Bali.
Selain kolaborasi, Nevi meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan tenaga medik dan paramedik veteriner. Keterbatasan jumlah tenaga dibandingkan luas wilayah kerja, populasi ternak, serta HPR yang tersebar di perdesaan masih menjadi tantangan dalam mengoptimalkan pemantauan penyakit sehari-hari.
“Teknologi dan sistem pelaporan penting, tetapi pada akhirnya kita tetap membutuhkan petugas yang cukup dan mampu menjangkau lapangan. Karena itu, penguatan jumlah dan kapasitas tenaga veteriner harus menjadi perhatian, terutama di wilayah dengan cakupan pengawasan yang luas,” tegas Legislator asal Sumatera Barat II tersebut.
Nevi berharap penguatan surveilans, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan tenaga veteriner dapat membentuk sistem deteksi dini yang semakin responsif. Dengan demikian, peternak terlindungi dan keberlanjutan produksi pangan nasional dapat terus dijaga. (rn/*/pzv)
Komentar