Padang, RANAHNEWS.com — Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat mendorong badan publik menyampaikan data bencana secara cepat dan akurat, termasuk peta kawasan rawan, alokasi dana darurat, serta distribusi bantuan.
Wakil Ketua KI Sumatera Barat, Mona Sisca, mengatakan informasi yang dapat diakses masyarakat secara cepat diperlukan untuk memastikan tindakan penyelamatan ketika bencana terjadi.
Menurutnya, kepanikan masyarakat tidak hanya dipicu oleh bencana, tetapi juga dapat terjadi akibat minimnya informasi terpercaya yang tersedia saat kondisi krisis.
“Ketika bencana melanda, informasi serta-merta seperti tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008 sangat dibutuhkan masyarakat guna kepastian tindakan penyelamatan. Karena itu, kami selalu mendorong badan publik untuk proaktif memberikan informasi, baik menyangkut kondisi dan risiko bencana, kebutuhan masyarakat terdampak, alokasi dana darurat, hingga pendistribusian bantuan kepada korban bencana,” ujarnya kepada RRI, kemarin.
Mona menegaskan, informasi mengenai mitigasi dan pendistribusian bantuan oleh badan publik harus dipastikan sampai kepada masyarakat secara cepat, jelas, dan mudah dipahami.
Ia mengingatkan, ketidaktransparanan mengenai alokasi dana darurat maupun alur distribusi bantuan dapat memicu rumor dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.
“Publik harus memahami bahwa membuka data secara jujur dan real time adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan nyawa,” katanya.
Menurut Mona, keterbukaan data secara real time mengenai pemetaan kawasan rawan bencana dan tata kelola logistik juga perlu disajikan secara inklusif hingga tingkat nagari.
Ketersediaan informasi yang akurat hingga masyarakat di tingkat bawah dinilai penting agar warga di kawasan rawan bencana dapat membangun kesiapsiagaan secara mandiri. Masyarakat juga memiliki ruang untuk mengawal akuntabilitas penyaluran bantuan di lapangan.
Mona mengimbau seluruh instansi atau badan publik di daerah tidak menutup-nutupi realisasi anggaran bencana maupun alur distribusi bantuan kepada masyarakat.
Ia mengatakan, dalam kondisi darurat, data resmi yang presisi menjadi instrumen penting untuk menangkal disinformasi. Informasi resmi yang cepat, akurat, dan mudah diakses dapat membantu membendung hoaks serta narasi menyesatkan yang berkembang di media sosial.
“Dalam kondisi darurat, informasi resmi menjadi sangat vital. Data yang presisi diperlukan untuk membendung hoaks dan narasi penyesatan di media sosial,” ujarnya. (rn/*/pzv)
Komentar