Padang, RANAHNEWS – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menampung aspirasi masyarakat Kecamatan Padang Timur dalam pertemuan yang digelar di Masjid Al-Ikhwan, Kelurahan Sawahan, Sabtu (22/2/2025).
Dalam kesempatan tersebut, warga menyampaikan berbagai permasalahan, mulai dari kondisi ruas jalan Andalas yang rawan kecelakaan hingga kebutuhan dukungan bagi pelaku UMKM di daerah tersebut.
Masyarakat menyoroti kondisi Jalan Andalas yang sempit, bergelombang, dan berlubang, serta keberadaan pembatas jalan yang dinilai tidak layak. Martini, salah seorang warga, menyampaikan bahwa ruas jalan dari Jembatan Andalas hingga Simpang Anduring sudah lama diusulkan untuk diperbaiki, namun hingga kini belum terealisasi. Ia berharap pemerintah segera menangani perbaikan demi keselamatan pengguna jalan.
Menanggapi hal ini, Muhidi menjelaskan bahwa perbaikan jalan Andalas akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang. Ia meminta warga mengajukan usulan resmi melalui timnya agar dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Muhidi juga menargetkan agar proyek ini bisa dikerjakan pada 2026 dengan skema penganggaran yang sesuai aturan.
“Pengajuan harus melalui prosedur yang jelas. Jangan diajukan sekarang lalu dua minggu lagi ditanya kapan dikerjakan. Semua ada prosesnya,” tegas Muhidi.
Selain infrastruktur, warga juga mengeluhkan keterbatasan modal untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Muhidi menyebutkan bahwa saat ini program penguatan UMKM bisa direalisasikan dalam bentuk pelatihan. Sementara itu, untuk bantuan modal usaha masih memerlukan regulasi yang harus diajukan melalui peraturan gubernur (Pergub) sebelum bisa dimasukkan dalam APBD.
Dalam kesempatan tersebut, Muhidi menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan alokasi pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD bagi Kota Padang. Ia berjanji akan membawa semua aspirasi yang disampaikan masyarakat ke dalam pembahasan resmi bersama pemerintah daerah.
Pada hari yang sama, Muhidi juga menyerap aspirasi warga Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, dalam pertemuan di Restoran Sederhana. Warga tertarik dengan program sekolah Satpam gratis yang diusungnya, khusus bagi lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ia menjelaskan bahwa program ini diperuntukkan bagi mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan akan direalisasikan pada tahun berikutnya.
Selain itu, warga juga mempertanyakan bantuan untuk musala. Menanggapi hal ini, Muhidi menyebutkan bahwa saat ini bantuan yang tersedia berkisar antara Rp20 juta hingga Rp50 juta, tergantung pada kewenangan pemerintah provinsi dalam menetapkan alokasinya. (rn/*/pzv)
Komentar