Padang, RANAHNEWS – Pemerintah Kota Padang terus mengupayakan percepatan proyek normalisasi Sungai Batang Kandis yang menjadi harapan besar warga Kecamatan Koto Tangah dalam mengurangi risiko banjir. Hingga pertengahan Juni 2025, progres fisik proyek telah mencapai hampir 70 persen, namun sejumlah kendala pembebasan lahan masih menjadi tantangan serius.
Komitmen ini kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Gedung Putih, Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (12/6/2025). Rapat yang dipimpin Wali Kota Padang Fadly Amran ini dihadiri perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Wali Kota Fadly Amran menegaskan pentingnya membangun sinergi untuk mengatasi berbagai hambatan, khususnya dalam proses pembebasan lahan. Menurutnya, jika persoalan ini berlarut, manfaat proyek pengendalian banjir yang sangat dinantikan masyarakat akan tertunda.
“Masih ada beberapa kendala dalam penetapan titik koordinat dan permintaan appraisal lahan. Kita berharap pertemuan ini menghasilkan solusi yang cepat agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” ujar Fadly Amran.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I BWS Sumatera V Padang, Ilyas Firman, mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 10 titik lahan yang belum bisa dikerjakan karena statusnya belum tuntas. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, potensi keterlambatan pengerjaan mencapai 13 persen, dan target penyelesaian proyek hingga akhir 2025 akan sulit tercapai.
“Kalau pembebasan lahan ini tidak segera rampung, maksimal pengerjaan kami hanya 87 persen,” kata Ilyas Firman.
Menyikapi hal tersebut, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Efendri Eka Saputra, menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pihak agar proyek ini tidak terhambat.
“Mari kita satukan langkah dan selesaikan proyek ini demi kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Rapat ini juga dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas PUPR Tri Hadiyanto, Kepala Dinas Pertanahan Desmon Danus, Kepala BPKAD Raju Minropa, serta Camat Koto Tangah Fizlan Setiawan. Seluruh pihak berkomitmen mencari solusi bersama agar proyek strategis ini bisa rampung tepat waktu. (rn/*/pzv)
Komentar