Padang, RANAHNEWS.com — WALHI Sumbar menyoroti dugaan deforestasi dan kerusakan hutan di sejumlah wilayah Sumatera Barat yang dinilai terjadi akibat lemahnya pengawasan serta minimnya penegakan hukum. Temuan itu dipublikasikan melalui akun media sosial resmi WALHI Sumbar dan memuat dugaan kerusakan kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS), alih fungsi hutan lindung, hingga aktivitas perladangan di kawasan konservasi.
Dalam unggahannya, WALHI Sumbar mengkritik sikap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang dinilai belum serius menangani persoalan kerusakan hutan di Sumbar.
“Fakta-Fakta Deforestasi Hutan di Sumatera Barat. Dari diamnya gubernur dan nihilnya penegakan hukum oleh kepolisian,” tulis WALHI Sumbar.
Berdasarkan hasil investigasi WALHI Sumbar, sebagian besar hulu DAS di Sumbar mengalami kerusakan akibat aktivitas pembalakan hutan. Salah satu lokasi yang disorot yakni kawasan Hulu DAS Aia Dingin di Lubuk Minturun, Kota Padang.
Menurut WALHI, kawasan tersebut sebelumnya menjadi salah satu pemicu bencana ekologis di Sumatera Barat. Lokasi itu juga disebut sempat disegel Satgas PKH karena berada di kawasan hutan lindung.
“Namun sampai hari ini kita tak pernah tahu siapa pelaku kejahatannya,” tulis WALHI.
Selain di Kota Padang, WALHI juga mengungkap dugaan pembalakan hutan di Nagari Durian Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Foto yang dipotret pada 28 Desember 2025 itu memperlihatkan kerusakan hutan yang disebut sangat masif.
WALHI menilai kondisi tersebut berpotensi memicu bencana ekologis lebih besar karena kawasan itu merupakan hulu DAS Indragiri yang alirannya mengarah hingga ke Provinsi Riau.
WALHI turut menyoroti kondisi Hulu DAS Kuranji di Kota Padang. Kawasan penyangga yang sebelumnya merupakan hutan lindung disebut telah berubah menjadi area perladangan.
“Ancaman galodo bersiap datang dan mengancam warga Kota Padang,” tulis WALHI dalam keterangannya.
Dalam unggahan lain, WALHI menyinggung keberadaan penanda lokasi di Google Maps bernama “Pondok Pak Dewan Dinal Ardi” yang berada di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Barisan.
WALHI meminta Dinas Kehutanan dan BKSDA Sumbar segera melakukan verifikasi terhadap lokasi tersebut.
“Bila benar, kenapa bisa ada perladangan pada kawasan SM Bukit Barisan atas nama anggota DPR,” tulis WALHI.
WALHI Sumbar menilai bencana ekologis yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari gagalnya pemerintah dan aparat penegak hukum melindungi kawasan hutan serta ruang ekologis di Sumatera Barat.
Di akhir unggahannya, WALHI menyampaikan kritik keras melalui tulisan “WANTED”.
“Dicari pemimpin Sumatera Barat dan aparat penegak hukum untuk bertanggung jawab atas bencana ekologis hari ini,” tulis WALHI Sumbar. (rn/*/pzv)
Komentar