Padang, RANAHNEWS.com — Penggiat media sosial berbasis kecerdasan buatan (AI), Supri Ardi, menyoroti ancaman disinformasi dan kesenjangan digital dalam forum tokoh masyarakat yang digelar di Hotel Rocky Padang, 4–6 Mei 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman demokrasi di era digital.
Forum yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat itu menghadirkan tokoh masyarakat dari Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, dan Kota Sawahlunto untuk membahas pergeseran demokrasi ke ruang digital.
Dalam pemaparannya, Supri menegaskan bahwa perubahan lanskap informasi menuntut masyarakat lebih waspada terhadap arus informasi yang semakin cepat dan kompleks.
“Dulu informasi itu dicari. Sekarang, informasi yang mencari kita,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada era yang disebutnya sebagai Era 5.0, batas antara fakta dan opini menjadi semakin kabur, sementara algoritma media sosial berperan besar dalam membentuk cara pandang masyarakat.
Menurutnya, disinformasi kini berkembang menjadi ancaman serius yang tidak selalu mudah dikenali.
“Sekali kita salah klik, bukan hanya data kita yang hilang. Tapi cara berpikir kita bisa berubah tanpa kita sadari,” katanya.
Selain disinformasi, Supri juga menyoroti kesenjangan digital yang masih terjadi, terutama dalam kemampuan masyarakat mengakses dan memahami teknologi.
“Demokrasi itu soal kesetaraan. Tapi bagaimana mungkin setara, kalau akses terhadap informasi saja tidak merata?” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai transformasi digital juga menghadirkan peluang, khususnya bagi masyarakat nagari dalam meningkatkan ekonomi dan pelayanan publik.
“Masalah UMKM hari ini bukan produksi, tapi pemasaran. Di sinilah teknologi, termasuk AI, bisa menjadi jawaban,” jelasnya.
Ia juga memperkenalkan konsep “Nagari Cerdas Digital” sebagai upaya memanfaatkan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal.
“Jangan sampai kita canggih secara teknologi, tapi miskin secara nilai,” tegasnya.
Salah seorang peserta yang akrab disapa Uncu menyampaikan bahwa materi yang disampaikan memberikan perspektif baru terkait dinamika digital.
“Kami jadi tahu bahwa ancaman digital itu nyata. Tapi juga ada peluang besar kalau kita mau belajar,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Anggota DPRD Provinsi Sumbar H. Masrisal, Kepala Badan Kesbangpol Sumbar Mursalim, dosen Ilmu Politik Universitas Andalas Cici Safitri, pengamat politik Rahmad Ramadhan, serta Kepala Bidang Poldagri Aschari Cahyaditama.
Forum tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan demokrasi digital. (E_J)
Komentar