Jakarta, RANAHNEWS.com – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh mempertanyakan akurasi data kerusakan sektor pertanian pascabencana yang dipaparkan pemerintah dalam rapat kerja bersama tiga kementerian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Isu tersebut disampaikan Rahmat saat Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan. Ia menilai data yang disajikan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Rahmat terlebih dahulu menyampaikan apresiasi atas langkah cepat jajaran kementerian yang turun langsung ke wilayah terdampak bencana. Menurutnya, respons tanggap darurat pemerintah pusat telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami mengapresiasi kehadiran para menteri di daerah bencana dan langkah-langkah respons cepat yang dilakukan. Bantuan berupa beras dan minyak goreng dari Kementerian Pertanian sangat membantu dan dirasakan langsung oleh warga,” ujar legislator Fraksi PKS tersebut.
Namun demikian, Rahmat menegaskan bahwa persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi adalah ketepatan pendataan kerusakan sektor pertanian. Ia mengingatkan, kekeliruan data akan berdampak langsung pada perencanaan dan penghitungan anggaran pemulihan pascabencana.
“Dengan segala hormat kepada tim kementerian, data yang dipaparkan belum mencerminkan kondisi di lapangan. Jika data tidak tepat, maka estimasi anggaran pemulihan juga akan meleset,” katanya.
Ia kemudian menyoroti kondisi di Sumatera Barat yang dalam paparan pemerintah pusat disebut tidak mengalami kerusakan bendungan maupun jaringan irigasi. Rahmat menyatakan, data tersebut bertolak belakang dengan laporan yang diterimanya dari daerah.
“Dalam paparan disebutkan kerusakan irigasi dan bendungan nol. Padahal Bendungan Gunung Nago dan puluhan jaringan irigasi lainnya mengalami kerusakan, tetapi tidak tercatat,” ungkapnya.
Berdasarkan laporan pemerintah daerah, Rahmat menyebut kebutuhan anggaran pemulihan sektor pertanian di Sumatera Barat diperkirakan mendekati Rp2 triliun. Angka tersebut dinilai jauh lebih besar dibandingkan proyeksi anggaran yang saat ini disiapkan pemerintah pusat.
“Jika anggaran yang disiapkan hanya sekitar Rp1,4 triliun untuk tiga provinsi, kami menilai jumlah itu belum memadai,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah melakukan pengecekan ulang serta menyelaraskan data kerusakan dengan pemerintah daerah agar kebijakan dan penganggaran pemulihan pascabencana dapat disusun secara akurat dan tepat sasaran. (rn/*/pzv)
Komentar