Jalarta, RANAHNEWS.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dirampingkan hingga sekitar 250 perusahaan sebagai bagian dari reformasi besar perusahaan pelat merah. Langkah tersebut ditempuh untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola, dengan jaminan tidak akan disertai pemutusan hubungan kerja (PHK).
Komitmen itu mengemuka dalam Sarasehan Nasional, Sabtu (27/6/2026), saat Presiden berdialog langsung dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, mengenai target akhir jumlah perusahaan BUMN.
“BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada,” kata Prabowo saat menjelaskan kondisi perusahaan-perusahaan negara.
Presiden menyatakan pemerintah terus membenahi BUMN yang selama ini dinilai kurang efisien.
“Ini sedang kita bersihkan. Sedang kita tertibkan,” ujarnya.
Prabowo mengungkapkan lebih dari 200 perusahaan BUMN telah ditutup sebagai bagian dari restrukturisasi.
“Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 300,” katanya.
Presiden kemudian meminta penjelasan kepada Dony Oskaria mengenai target akhir jumlah perusahaan BUMN.
“Bagaimana Pak Dony Oskaria? Ujungnya kita bisa berapa BUMN?” tanya Prabowo.
“Ujungnya nanti sekitar 250, Pak,” jawab Dony.
Menanggapi jawaban tersebut, Prabowo menegaskan perampingan dilakukan agar perusahaan negara tidak lagi terbebani biaya operasional yang tinggi.
“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead,” tegasnya.
Menurut Prabowo, proses rasionalisasi harus diselesaikan secepatnya agar BUMN menjadi lebih efisien.
“Kita sekarang mau rasionalisasi agar lebih efisien. Saya minta dalam tahun ini harus selesai,” ujarnya.
Ia menambahkan, transformasi BUMN ditargetkan rampung dalam dua tahun sehingga perusahaan negara menjadi lebih efisien, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Dalam dua tahun kita akan membuat BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, dan lebih bekerja untuk rakyat,” katanya.
Sementara itu, Dony Oskaria memastikan perampingan BUMN tidak akan diikuti dengan PHK. Seluruh pegawai tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi.
“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” ujar Dony.
Ia menjelaskan Danantara tengah melakukan streamlining terhadap sekitar 1.077 perusahaan BUMN menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan yang ditargetkan rampung pada 2026. Menurutnya, sekitar 52 persen BUMN masih merugi dengan total kerugian mencapai Rp20 triliun sehingga konsolidasi menjadi langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi.
“Kita hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp2 sampai Rp3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun,” katanya.
Dony kembali menegaskan tidak ada pengurangan pegawai dalam proses konsolidasi. Seluruh karyawan akan dialihkan ke perusahaan hasil penggabungan.
“Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka,” tegasnya.
Selain memastikan tidak ada PHK, Dony menyebut program konsolidasi BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga sekitar Rp50 triliun setiap tahun. Penghematan tersebut berasal dari penghapusan transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, hingga perusahaan di bawahnya yang selama ini dinilai menimbulkan inefisiensi.
Menurutnya, penggabungan sejumlah subholding di lingkungan Pertamina telah menghasilkan efisiensi sekitar 600 hingga 700 juta dolar AS. Langkah serupa akan diterapkan pada kelompok usaha BUMN lainnya guna mewujudkan perusahaan negara yang lebih ramping, sehat, efisien, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. (rn/*/pzv)
Komentar