Jakarta, RANAHNEWS.com — Percepatan kepastian hukum pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Hunian Tetap (Huntap) dan Sekolah Rakyat menjadi fokus pertemuan Wali Kota Padang, Fadly Amran, dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Padang menyampaikan telah menyiapkan lahan Huntap bagi korban bencana hidrometeorologi November 2025. Lahan itu berada di Kelurahan Balai Gadang seluas 2,9 hektare dengan tambahan pengadaan 2,2 hektare, Kelurahan Simpang Haru seluas 5.000 meter persegi, serta Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, seluas 4,6 hektare.
Pemko Padang juga mengajukan dukungan pengadaan tanah untuk pembangunan Sekolah Rakyat seluas 8,1 hektare, yang terdiri atas 4 hektare tanah milik pemerintah kota dan tambahan pengadaan 4,1 hektare.
“Kami berharap dukungan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat kepastian hukum lahan ini, karena ada yang belum bersertifikat, dan turun waris, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dan Huntap ini dapat berjalan dengan lancar,” ujar Fadly Amran usai pertemuan.
Menanggapi hal tersebut, Nusron Wahid menyatakan komitmen kementeriannya dalam mendukung percepatan administrasi pertanahan.
“Kami mendukung penuh pengadaan tanah untuk Sekolah Rakyat dan Huntap ini, karena merupakan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami akan memastikan semua proses administrasi pertanahan berjalan cepat dan transparan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Fadly Amran turut memohon dukungan terkait sertifikasi tanah Pusat Pemerintahan Kota Padang seluas sekitar 40 hektare, pengelolaan Lahan Sawah Dilindungi, serta perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pascabencana hidrometeorologi. (rn/*/pzv)
Komentar