Jakarta, RANAHNEWS.com — Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya sistem kelistrikan yang tangguh dan cepat pulih saat bencana alam, menyusul banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PLN (Persero) yang membahas respons darurat kelistrikan di daerah terdampak.
Dalam rapat tersebut, Nevi mengapresiasi langkah PLN menyalurkan 1.000 unit genset ke wilayah terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, dan Aceh. Namun, ia menilai solusi darurat tersebut perlu diiringi dengan perencanaan jangka panjang yang lebih sistematis dan berkelanjutan.
“Distribusi genset penting untuk keadaan darurat, tetapi yang jauh lebih krusial adalah bagaimana PLN membangun sistem kelistrikan yang tahan bencana, cepat pulih, dan tidak terus-menerus bergantung pada solusi sementara yang mahal,” ujar Nevi Zuairina baru-baru ini.
Legislator Fraksi PKS itu menyoroti ketidakstabilan pasokan listrik di wilayah sulit, terutama pada objek vital seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas evakuasi. Ia mendorong percepatan pembangunan jaringan dan transmisi, termasuk jalur cadangan, agar cuaca ekstrem tidak lagi berujung pada pemadaman meluas.
Nevi juga menekankan perlunya pemanfaatan teknologi untuk wilayah terpencil dan rawan bencana, antara lain melalui pengembangan sistem elektrifikasi berbasis energi terbarukan, microgrid, penyimpanan energi, hingga konsep pasokan listrik nirkabel dalam kondisi tertentu.
“Wilayah sulit tidak bisa terus diperlakukan dengan pola lama. Harus ada terobosan teknologi agar pelayanan listrik tetap andal, bahkan dalam situasi darurat,” tegas Legislator Daerah Pemilihan Sumbar II tersebut.
Selain aspek teknis, Nevi menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam percepatan pemulihan listrik pascabencana. Menurutnya, sinergi antara PLN, BNPB, Kementerian PUPR, pemerintah daerah, serta aparat terkait harus diperkuat agar kendala akses dan logistik tidak menghambat penanganan.
Ia juga meminta PLN memiliki standar operasional prosedur kebencanaan yang terintegrasi serta menyusun master plan nasional penanganan kelistrikan pascabencana sebagai pedoman operasional di seluruh wilayah Indonesia.
“Indonesia rawan bencana. Maka PLN harus memiliki master plan yang jelas, SOP yang baku, dan integrasi pelayanan lintas sektor, supaya respons tidak sporadis tetapi terencana,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Nevi menyinggung perlunya evaluasi efisiensi pembangkit serta penyesuaian struktur Harga Pokok Produksi (HPP) agar keberlanjutan layanan kelistrikan tetap terjaga tanpa membebani masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa PLN sebagai badan usaha milik negara memiliki mandat pelayanan publik yang kuat dan tidak semata mengandalkan mekanisme public service obligation (PSO) dalam menjaga kinerja perusahaan.
Menutup pernyataannya, Nevi mendorong agar PLN menyiapkan skema pembebasan biaya listrik bagi masyarakat di wilayah bencana sebagai wujud kehadiran negara saat warga berada dalam kondisi paling rentan.
“Di masa krisis, listrik bukan hanya komoditas, tetapi kebutuhan dasar. Kehadiran negara sangat dibutuhkan, dan PLN menjadi garda terdepan dalam memastikan masyarakat bisa bangkit kembali,” tutup Nevi Zuairina. (rn/*/pzv)
Komentar