Jakarta, RANAHNEWS.com — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dan penghormatan terhadap proses hukum menyusul kasus yang menimpa Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku serta menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026), Prasetyo menegaskan pemerintah tetap berpegang pada prinsip negara hukum dengan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, independen, dan transparan.
Prasetyo juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Meski demikian, ia memastikan langkah administratif tersebut tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik kepada masyarakat.
“Pemerintah memastikan seluruh tugas kementerian dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Prasetyo.
Menurutnya, pemerintah juga akan terus menjaga stabilitas pelaksanaan berbagai program strategis nasional agar tetap berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Prasetyo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu komitmen utama Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.
Ia mengatakan Presiden secara konsisten mengingatkan seluruh jajaran kabinet dan aparatur negara untuk menjaga integritas, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta melakukan pembenahan di lingkungan kerja masing-masing.
“Presiden terus mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar menjaga integritas, memperkuat tata kelola yang baik, dan melakukan pembenahan di lingkungan masing-masing,” ujarnya.
Menurut Prasetyo, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang sedang dijalankan pemerintah.
Pemerintah berharap seluruh aparatur negara dapat menjadikan momentum tersebut sebagai pengingat untuk terus meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. (rn/*/pzv)
Komentar