Padang Panjang, RANAHNEWS.com — Sebanyak 12 usulan program pembangunan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Koto Katik, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kamis (5/2/2026). Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, menegaskan setiap usulan harus berdampak nyata dan menjawab kebutuhan riil warga sebagai dasar penyusunan RKPD 2027.
Musrenbang kelurahan tersebut membahas tiga kegiatan fisik, empat bidang sosial budaya, serta lima bidang ekonomi yang dirumuskan dari masukan RT, LPM, dan unsur masyarakat setempat. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Sonny Budaya Putra, Camat Padang Panjang Timur Wira Jaya Septikha, perwakilan organisasi perangkat daerah, unsur RT, LPM, FKPM, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, serta fasilitator kelurahan.
Allex Saputra menyatakan musrenbang kelurahan merupakan tahapan awal yang strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang partisipasi publik untuk menyampaikan kebutuhan, persoalan, dan harapan masyarakat secara langsung.
“Musrenbang adalah ruang partisipasi publik. Di sinilah masyarakat menyampaikan langsung kebutuhan, persoalan, dan harapan pembangunan. Perencanaan yang baik harus dimulai dari bawah, dari RT dan kelurahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan RKPD Kota Padang Panjang 2027 akan difokuskan pada lima isu utama, yakni pemulihan pascabencana, penanganan sampah secara sistematis, penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seluruh usulan kelurahan diminta selaras dengan fokus tersebut.
Sebagai kebijakan strategis, Pemerintah Kota Padang Panjang merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp150 juta per RT bagi 241 RT pada 2027. Kebijakan ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan mendasar di tingkat RT dan kelurahan secara cepat dan tepat sasaran.
“Saya berharap anggaran ini dimanfaatkan untuk kebutuhan prioritas masyarakat. Utamakan infrastruktur dasar, kebersihan lingkungan, akses air bersih, penanganan sampah, dan kegiatan ekonomi produktif. Jangan gunakan anggaran untuk kegiatan yang tidak berdampak,” tegasnya.
Allex juga mengingatkan agar setiap usulan benar-benar berasal dari masyarakat, bersifat spesifik, terukur, realistis, dan memberikan manfaat luas. Ia turut mendorong penguatan budaya gotong royong karena tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui APBD.
“Musrenbang harus menjadi forum yang produktif, terbuka, dan bertanggung jawab demi terwujudnya Padang Panjang yang maju, sejahtera, dan bermarwah,” tuturnya.
Sementara itu, Lurah Koto Katik, Riki Hamdi, menyampaikan bahwa usulan yang diajukan berangkat dari persoalan nyata di tengah masyarakat. Di antaranya kerusakan saluran irigasi serta longsor bahu jalan yang berdampak pada lahan pertanian warga.
“Kami juga mengusulkan pelatihan pengolahan sampah berbasis event tradisional, beasiswa pendidikan bagi anak kurang mampu, pengadaan peralatan kebencanaan, bantuan UMKM, serta bantuan modal bagi petani,” jelasnya.
Ia berharap seluruh usulan tersebut dapat diakomodasi dan mendapat respons positif dari Pemerintah Kota Padang Panjang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Koto Katik. (rn/*/pzv)
Komentar