Pariaman, RANAHNEWS.com — Skala dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Pariaman menuntut penanganan pemulihan yang terencana dan menyeluruh. Pemerintah Kota Pariaman memaparkan secara rinci kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai dasar percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.
Wali Kota Pariaman Yota Balad mempresentasikan kondisi kerusakan daerahnya dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (8/1/2026). Rapat strategis tersebut dibuka Sekretaris Utama BNPB Rustian dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
Yota Balad menyampaikan, berdasarkan pemutakhiran data dan kajian teknis lintas organisasi perangkat daerah, estimasi kebutuhan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Pariaman mencapai Rp589 miliar.
“Berdasarkan hasil verifikasi lapangan lintas OPD, total nilai kerusakan akibat bencana mencapai Rp497 miliar dengan rincian sektor perumahan sekitar Rp6,8 miliar, infrastruktur Rp452 miliar, ekonomi Rp17,6 miliar, sosial Rp12,6 miliar, dan lintas sektor sekitar Rp7,9 miliar. Nilai kerusakan tersebut merupakan estimasi biaya untuk memulihkan kondisi fisik agar kembali berfungsi seperti sebelum bencana,” ujarnya.
Selain kerusakan fisik, bencana juga menimbulkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp499 miliar. Kerugian tersebut berasal dari terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk sektor UMKM dan perdagangan, pertanian dan perikanan, layanan publik dan pendidikan, kesehatan, serta pariwisata.
Berdasarkan akumulasi nilai kerusakan dan kerugian, serta kebutuhan peningkatan ketahanan wilayah terhadap bencana, Pemerintah Kota Pariaman menyusun kebutuhan dana R3P sebesar Rp589 miliar. Fokus pemulihan diarahkan pada perbaikan dan pembangunan rumah masyarakat terdampak, termasuk relokasi rumah yang berada di sepanjang aliran sungai.
Untuk sektor infrastruktur, pemulihan dilakukan secara bertahap dengan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana transportasi, penyediaan air minum, sumber daya air, dan irigasi. Pada sektor ekonomi, pemulihan dilaksanakan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi kegiatan usaha masyarakat guna mengembalikan aktivitas ekonomi dan kapasitas produksi, termasuk sub sektor pariwisata. Kebutuhan dana tersebut akan diusulkan melalui dukungan APBD, APBD Provinsi, APBN, serta sumber pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025 lalu berdampak pada sekitar 7.661 jiwa yang tersebar di empat kecamatan. Berdasarkan pendataan, sebanyak 2.377 rumah terdampak atau terendam, dengan 45 unit rumah mengalami kerusakan dan 10 unit rumah harus direlokasi.
Selain permukiman, bencana juga merusak berbagai infrastruktur vital, antara lain 13 ruas jalan, empat unit jembatan, 15 fasilitas keselamatan jalan, enam unit drainase jalan, serta dua unit transportasi laut. Kerusakan juga terjadi pada gedung pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan, rumah ibadah, irigasi, sistem drainase, penyediaan air bersih, serta ratusan hektare lahan pertanian dan perikanan.
Yota Balad menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pariaman untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan pascabencana, khususnya pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kita berharap rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan fisik, tetapi juga dibarengi dengan penguatan mitigasi untuk menekan risiko bencana ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Rustian menekankan pentingnya finalisasi dokumen R3P sebagai dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana, terintegrasi, dan akuntabel.
“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur tepat sasaran. BNPB siap mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak ke kementerian terkait,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi menyampaikan bahwa R3P disusun dengan semangat “Sumbar Bangkit Menuju Ketangguhan Bencana” melalui pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable sebagai instrumen strategis yang menyatukan langkah pemerintah pusat hingga daerah.
“Melalui finalisasi dokumen R3P ini, kita optimistis pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan terukur, sehingga Sumatera Barat menjadi wilayah yang lebih tangguh dan aman bencana di masa depan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Pariaman turut menandatangani komitmen “Sumbar Bangkit” bersama 12 bupati dan wali kota daerah terdampak sebagai wujud kesepahaman percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. (rn/*/pzv)
Komentar