Pasaman Barat, RANAHNEWS — Upaya memperkuat kemandirian keuangan daerah terus dilakukan DPRD Sumatera Barat. Ketua DPRD Sumbar, Drs. H. Muhidi, M.M., meninjau langsung kinerja UPTD Samsat Kabupaten Pasaman Barat pada Sabtu (18/10/2025) untuk memastikan optimalisasi penerimaan daerah berjalan efektif dan terarah.
Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap urusan pemerintahan bidang perekonomian, khususnya dalam menilai capaian dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui peninjauan ini, pimpinan dewan ingin memastikan setiap potensi penerimaan daerah tergali secara maksimal dan dikelola secara transparan.
Muhidi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi teknis seperti Samsat dalam menggali potensi penerimaan pajak. Ia menilai sektor pajak kendaraan bermotor dan retribusi daerah masih menjadi tulang punggung PAD yang perlu terus dimaksimalkan dengan pendekatan inovatif dan efisien.
“Kinerja Samsat memiliki peran strategis dalam menopang pendapatan daerah. Kami ingin memastikan target PAD tercapai sesuai rencana, dan setiap kendala di lapangan dapat segera diatasi,” ujar Muhidi.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya inovasi pelayanan publik agar masyarakat lebih mudah memenuhi kewajiban pajaknya. Menurutnya, pelayanan yang cepat, ramah, dan transparan akan berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Muhidi mengapresiasi langkah UPTD Samsat Pasaman Barat yang telah menerapkan sistem layanan berbasis digital. Inovasi ini, katanya, menjadi bukti bahwa pelayanan publik bisa berjalan lebih efisien tanpa mengabaikan akuntabilitas.
Kunjungan tersebut juga menjadi ruang dialog antara pimpinan DPRD dengan jajaran Samsat terkait berbagai tantangan teknis di lapangan, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak dan potensi kebocoran penerimaan. Diskusi berlangsung terbuka, membahas solusi yang dapat memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kinerja penerimaan daerah.
“Kami berharap kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Bapenda, dan seluruh UPTD Samsat di Sumatera Barat dapat berjalan solid untuk mengoptimalkan PAD tanpa menambah beban bagi masyarakat,” tambah Muhidi.
Ia menegaskan bahwa pengawasan langsung seperti ini merupakan bentuk komitmen DPRD dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. (rn/*/pzv)
Komentar