Padang, RANAHNEWS.com — Permasalahan pemulihan pascabencana banjir bandang mendominasi aspirasi warga Kecamatan Pauh, Kota Padang, dalam kegiatan masa reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, yang digelar di Hunian Sementara (Huntara) Mandiri Kepalo Koto, Jumat (6/2/2026) sore.
Lebih dari 200 warga dari Lambung Bukit, Batu Busuk, dan sekitarnya hadir menyampaikan kebutuhan mendesak, mulai dari perbaikan irigasi dan aliran sungai, pembangunan kembali jalan dan jembatan, pemulihan sawah dan ladang, hingga kepastian pembangunan hunian tetap (huntap).
Evi Yandri mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari kewajiban reses anggota DPRD Sumbar untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) turut dihadirkan guna memastikan aspirasi yang disampaikan tercatat dan diproses sesuai kewenangan.
Salah seorang warga Batu Busuk mengeluhkan hilangnya jembatan akibat banjir bandang yang berdampak pada akses anak-anak menuju sekolah.
“Anak-anak terpaksa menyeberangi sungai untuk ke sekolah. Dulu ada jembatan, tapi sudah hilang terbawa banjir bandang. Kalau belum bisa jembatan permanen, tolong dibuatkan jembatan darurat dulu,” ujarnya.
Evi Yandri merespons aspirasi tersebut dengan memastikan pembangunan jembatan permanen akan dilakukan, meski membutuhkan waktu.
“Kita upayakan secepatnya jembatan darurat terlebih dahulu, setidaknya bisa dilalui pejalan kaki atau sepeda motor,” kata Evi Yandri.
Ia juga memastikan perbaikan jalan akan tetap diupayakan, baik melalui dukungan anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Sejumlah warga lainnya mempertanyakan bantuan bagi sawah yang terdampak banjir. Menanggapi hal itu, perwakilan Dinas Pertanian yang hadir menjelaskan bahwa bantuan untuk sawah terdampak telah disiapkan dan data wilayah Pauh sedang dalam proses verifikasi.
“Bantuan dibagi dalam empat kategori, yakni rusak ringan, sedang, berat, dan hilang atau hanyut. Untuk rusak ringan dan sedang sudah tersedia, silakan ajukan proposal,” ujar perwakilan dinas tersebut sambil menjelaskan skema bantuan.
Bagi warga yang merasa sawahnya belum terdata, Evi Yandri meminta lurah untuk mencatatnya saat itu juga. Ia menegaskan bahwa proses pendataan dimulai dari RT dan RW, lalu lurah, kecamatan, kota, hingga provinsi, termasuk pendataan huntap.
Menanggapi kekhawatiran warga terkait rumah yang telah diperbaiki secara mandiri sehingga dikhawatirkan tidak terdata sesuai dampak, Evi Yandri meminta masyarakat menyimpan dokumentasi foto kondisi rumah sebelum diperbaiki sebagai bukti pendukung.
Ia menekankan pentingnya pendataan yang akurat oleh RT, RW, dan lurah agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Pendataan ini sangat penting. Jangan sampai seperti pembangunan huntap di Pasaman yang sampai sekarang bermasalah karena data, padahal dananya sudah tersedia sejak bencana 2022,” tegasnya.
Menurut Evi Yandri, sebagian aspirasi yang disampaikan memang berada di luar kewenangan pemerintah provinsi. Namun, hal itu tidak menjadi penghalang untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah kota Padang maupun pemerintah pusat.
“Akan saya koordinasikan sampai terlaksana. Yang penting masyarakat mendukung dan kooperatif, karena jika selesai, lingkungan kita juga yang aman dan diuntungkan,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, Evi Yandri juga menyoroti upaya pemulihan ekonomi warga. Ia menyebutkan sejumlah petani yang sawahnya hilang telah beralih beternak itik dan akan dibantu pakan serta bibit. Kaum ibu juga direncanakan mendapatkan pelatihan memasak kue dan menjahit untuk menambah penghasilan keluarga.
“Mari kita atur langkah untuk bangkit kembali dan memperbaiki ekonomi masing-masing, sambil pemerintah mengupayakan perbaikan infrastruktur secepatnya,” tutup Evi Yandri. (rn/*/pzv)
Komentar