Mentawai, RANAHNEWS – Penyaluran 84 ton bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Pelabuhan Maileppet, Siberut Selatan, memicu kehebohan warga pada Minggu (6/4/2025). Pasalnya, distribusi tersebut diduga dikoordinasikan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Muara Siberut.
Distribusi BBM ini diklaim sebagai upaya dari Pertamina Teluk Kabung untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan di wilayah Siberut. Namun, dari total BBM yang disalurkan, hanya sekitar dua ton yang dilaporkan benar-benar sampai ke masyarakat dengan harga subsidi Rp10.000 per liter. Sisa pasokan disebut-sebut dijual oleh agen dan pengecer dengan harga lebih tinggi, bahkan diduga masuk ke resort serta destinasi wisata.
“Kalau seluruh 84 ton itu benar-benar dibagikan merata kepada agen dan pengecer, harga BBM di sini tidak akan jauh berbeda dengan di Padang,” ungkap Adi, salah satu warga setempat.
Kecurigaan makin menguat ketika diketahui bahwa pengusaha yang terlibat dalam distribusi tersebut merupakan pegawai aktif di lingkungan pelabuhan. Khadafi Azwar, pengusaha migas asal Sumatera Barat, turut mempertanyakan legalitas keterlibatan ASN dalam bisnis distribusi BBM bersubsidi.
“Sejak kapan ASN memiliki kewenangan menjadi penyalur BBM? Pertamina perlu menjelaskan hal ini secara terbuka,” ujar Khadafi dengan nada tegas.
Masyarakat, khususnya para nelayan dan pelaku usaha kecil, berharap distribusi BBM dilakukan secara transparan dan merata. Mereka mendesak adanya pengawasan ketat serta langkah konkret agar kebutuhan akan BBM subsidi benar-benar menyasar kelompok yang berhak. (rn/*/pzv)
Komentar