Tanah Datar, RANAHNEWS.com — Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan pentingnya penyelarasan program daerah dengan arah pembangunan nasional saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah, Kamis (15/1/2026), di Jakarta.
Rakornas yang digelar pemerintah pusat di Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park itu menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, khususnya guna mendukung program prioritas Presiden dan Asta Cita.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM hadir didampingi Kepala Badan Kesbangpol Drs. Mukhlis, Kabag Prokopim Roza Melfita, S.STP, serta Sekretaris Bappeda Litbang Irwan. Kehadiran ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memastikan kebijakan daerah sejalan dengan kebijakan nasional.
“Rakornas ini menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di daerah berjalan searah dan selaras dengan program prioritas Presiden serta Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional,” ujar Eka Putra.
Ia menekankan bahwa urusan pemerintahan umum memiliki peran fundamental dalam menjaga stabilitas politik, ketenteraman dan ketertiban umum, serta memperkuat wawasan kebangsaan dan persatuan nasional. Karena itu, diperlukan konsolidasi yang kuat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Rakornas menjadi wadah konsolidasi lintas kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah guna menyamakan persepsi, menyusun langkah strategis, serta memperkuat sinergi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum di NKRI,” katanya.
Menurut Eka Putra, pemerintah pusat melalui Rakornas juga menegaskan peran strategis kepala daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden, mulai dari penguatan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah, hingga penguatan tata kelola pemerintahan dan stabilitas nasional.
“Seluruh program dan kegiatan di daerah diharapkan tidak berjalan secara sektoral, tetapi terintegrasi dan berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Rakornas ini sekaligus menjadi sarana evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah, termasuk deteksi dini potensi konflik sosial, penguatan ketahanan nasional, serta peningkatan koordinasi penanganan isu-isu strategis nasional.
Rakornas tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan pemerintahan di daerah tidak hanya menyangkut urusan pemerintahan umum, tetapi juga penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.
“Terkait persoalan pemerintahan ini, bagaimana Asta Cita Presiden RI dapat terlaksana dengan baik, serta bagaimana penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antarumat beragama, penanganan konflik sosial, hingga pelaksanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum,” ujarnya.
Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Bahtiar menyampaikan harapannya agar pelaksanaan urusan pemerintahan ke depan dapat berjalan semakin baik, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota. (rn/*/pzv)
Komentar