Padang, RANAHNEWS.com — Kritik mahasiswa terhadap sejumlah program pemerintah pusat dijawab langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dalam forum diskusi publik yang digelar BEM KM Universitas Andalas (Unand), Kamis (9/4/2026).
Diskusi bertema “Menguliti Narasi Keberhasilan Pemerintah Pusat di Tengah Krisis Daerah” itu menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan pembuat kebijakan, di tengah menguatnya sorotan terhadap program seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat.
Andre menyatakan kehadirannya bukan sekadar memenuhi undangan, tetapi sebagai bentuk komitmen mendengar langsung aspirasi mahasiswa.
“Saya dulu juga Presiden Mahasiswa. Saya tahu rasanya berjuang di jalan. Tapi kritiklah dengan data dan fakta, jangan hanya dengan narasi tanpa dasar. Diplomasi dan data itu jauh lebih kuat daripada sekadar teriakan,” ujarnya.
Sebelum forum, Andre meninjau sejumlah proyek di kawasan kampus, termasuk pembangunan gedung serbaguna yang didukung dana CSR Pertamina senilai hampir Rp9 miliar dan ditargetkan rampung pada 21 Juni 2026, serta rencana pembangunan jogging track di area lapangan dekat kantor rektor.
Terkait persoalan KIP mahasiswa yang nonaktif saat memasuki perguruan tinggi, Andre menyebut telah mengambil langkah cepat untuk mencari solusi.
“Saya sudah telepon Menteri Pendidikan di depan Pak Rektor. Insyaallah tanggal 26 atau 27 nanti kita bawa perwakilan Unand bertemu langsung untuk mencarikan solusi,” katanya.
Menanggapi kritik terhadap program MBG, ia menegaskan program tersebut penting untuk menekan angka stunting di Sumatera Barat yang masih di atas rata-rata nasional, sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah.
“Perputaran uang dari MBG di Sumatera Barat mencapai sekitar Rp10 sampai Rp12 triliun. Sekitar 86 persen dinikmati masyarakat sekitar sekolah dan pelaku UMKM,” ujarnya.
Di sektor infrastruktur, Andre menyampaikan rencana pembangunan jalan tol Sicincin–Bukittinggi yang ditargetkan mulai Oktober 2026, serta upaya pengaktifan kembali jalur kereta api yang belum optimal akibat keterbatasan standar rel lama.
Ia juga menyinggung percepatan pembangunan 40 unit hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Batang Anai, Padang Pariaman.
“Kita tidak boleh melihat ini sebagai urusan politik. Ini soal kemanusiaan yang harus menjadi prioritas,” katanya.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa KM Unand, Shabbarin Syakur, menegaskan kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang disusun berdasarkan kajian lapangan.
“Suara yang kami bawa di BEM Unand ini bukan suara hasil karangan di atas meja. Kami punya tim kajian yang turun langsung mendengar keluhan di bawah,” ujarnya.
Ia menyatakan mahasiswa tidak menolak program MBG, namun menilai implementasinya masih perlu evaluasi agar sesuai kebutuhan daerah.
“Kami sepakat stunting harus ditekan. Namun implementasinya masih terkesan terburu-buru dan top-down. Ini yang kami sebut perlu evaluasi total,” katanya.
Mahasiswa juga meminta transparansi rantai pasok program MBG agar memberi manfaat bagi petani dan pelaku usaha lokal, serta menegaskan akan mengawal komitmen penyelesaian persoalan KIP mahasiswa.
Panelis diskusi dari kalangan dosen turut memberikan pandangan. Dosen FISIP Unand, Indah Adi Putri, menilai MBG sebagai investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan catatan pengawasan higienitas dan transparansi penyaluran harus diperkuat.
Senada, Malse Yulivestra menekankan pentingnya keberlanjutan program serta keterlibatan petani dan peternak lokal dalam rantai pasok.
Sementara itu, Hary Efendi Iskandar mengapresiasi kehadiran Andre dalam forum tersebut.
“Diundang sama adik-adik karena jiwa aktivisnya datang ke sini. Sebenarnya beliau bisa saja tidak merespons, tapi justru hadir berdiskusi bersama mahasiswa. Ini perlu kita apresiasi,” ujarnya. (rn/*/pzv)
Komentar