Pariaman, RANAHNEWS.com — Pemerintah Kota Pariaman menegaskan arah pembangunan daerah yang adaptif dan berorientasi kesejahteraan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2027 di Auditorium Gubernur Sumbar, Rabu (8/4/2026).
Wali Kota Pariaman Yota Balad hadir dalam forum tersebut bersama kepala daerah lainnya, yang menjadi wadah penyelarasan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Musrenbang dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, didampingi Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, serta dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah, dan tokoh masyarakat. Kegiatan juga diikuti perwakilan Kementerian PPN/Bappenas melalui Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Medrilzam serta perwakilan Kementerian PUPR melalui Kapus FID PU Krisno.
Dalam arahannya, Mahyeldi menegaskan Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam menyusun program pembangunan yang selaras antara pusat dan daerah.
“Melalui forum ini, kita berharap seluruh program dan kegiatan pembangunan tahun 2027 dapat disusun secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tema pembangunan Sumatera Barat tahun 2027 difokuskan pada penguatan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang merata.
Forum ini juga menghadirkan narasumber dari kementerian/lembaga untuk memaparkan arah kebijakan pembangunan nasional, sekaligus menjadi ruang bagi kabupaten/kota menyampaikan usulan program prioritas masing-masing.
Yota Balad menyebut Musrenbang RKPD 2027 sebagai momentum strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan Kota Pariaman.
“Tahun 2027 akan menjadi fase krusial dalam memperkuat fondasi ekonomi dan sosial kota. Perencanaan harus adaptif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan empat pilar utama pembangunan, yakni penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta reformasi birokrasi.
Yota juga mengingatkan perangkat daerah agar tidak terpaku pada program rutin, tetapi mampu menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan makro pemerintah pusat.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 sebagai bentuk komitmen bersama dalam perencanaan pembangunan. (rn/*/pzv)
Komentar