Jakarta, RANAHNEWS.com – Pemerintah Kota Pariaman menyampaikan sejumlah persoalan strategis di bidang pendidikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, terutama terkait kekurangan guru, pemerataan distribusi tenaga pendidik, dan kebutuhan Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk pendidikan inklusif.
Aspirasi tersebut disampaikan Wali Kota Pariaman Yota Balad saat audiensi dengan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen RI, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., di Jakarta, Rabu sore (15/7/2026).
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Pariaman memperjuangkan kebutuhan daerah agar memperoleh perhatian pemerintah pusat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan guru, pemerataan distribusi tenaga pendidik, serta penguatan layanan pendidikan inklusif.
Dalam pertemuan itu, Yota Balad menjelaskan bahwa kekurangan guru masih menjadi persoalan di berbagai satuan pendidikan. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak diperkenankannya pemerintah daerah mengangkat guru honorer baru, sementara kebutuhan tenaga pendidik belum sepenuhnya dapat dipenuhi melalui mekanisme rekrutmen aparatur sipil negara (ASN).
“Kami datang untuk menyampaikan kondisi nyata yang dihadapi Kota Pariaman. Kebutuhan guru di sekolah masih cukup tinggi, sementara ruang gerak pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas. Kami berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan daerah sehingga kualitas layanan pendidikan tetap terjaga,” ujar Yota Balad.
Selain kekurangan guru, Pemerintah Kota Pariaman juga menyoroti perlunya pemerataan distribusi tenaga pendidik. Menurut Yota, masih terdapat ketimpangan penempatan guru, di mana sejumlah sekolah mengalami kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu, sedangkan sekolah lain memiliki jumlah guru yang relatif mencukupi.
Persoalan lain yang disampaikan adalah kebutuhan Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Seiring meningkatnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler, keberadaan GPK dinilai penting agar layanan pendidikan dapat diberikan sesuai kebutuhan setiap peserta didik.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen GTKPG Kemendikdasmen RI Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Pariaman dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara nasional.
Dirjen GTKPG juga menegaskan pemerintah pusat terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan guru melalui penataan kebutuhan, pemerataan distribusi tenaga pendidik, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan layanan pendidikan yang berpihak kepada seluruh peserta didik.
Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh semangat kolaborasi. Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Pariaman dan Kemendikdasmen dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
Usai audiensi, Yota Balad yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Hertati Taher menyatakan optimistis komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan membuka peluang lahirnya solusi atas berbagai tantangan pendidikan di daerah.
“Kami akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Harapan kami, setiap anak di Kota Pariaman memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dengan dukungan guru yang cukup, kompeten, dan tersebar secara merata,” tutup Yota Balad. (rn/*/pzv)
Komentar