Padang, RANAHNEWS.com — Pengawasan percepatan penanganan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Barat menjadi fokus kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Padang, Kamis (9/4/2026). Peninjauan dipusatkan di Bendungan Kuranji (Gunung Nago) untuk memastikan kesiapan tahap tanggap darurat serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai target.
Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi V DPR RI dari Partai Golkar Dapil Sumatera Barat I, Zigo Rolanda, meninjau langsung progres normalisasi alur sungai dan penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder yang sedang berlangsung.
Ia juga menyoroti rencana pembangunan check dam di hulu Sungai Batang Kuranji sebagai langkah mitigasi jangka panjang untuk mengendalikan aliran material saat curah hujan tinggi.
“Kami ingin memastikan seluruh penanganan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berorientasi pada perlindungan masyarakat di masa depan melalui infrastruktur yang lebih tangguh,” ujar Zigo.
Zigo mengingatkan pentingnya pemisahan antara kegiatan masa tanggap darurat yang berakhir pada April 2026 dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih dalam tahap desain serta pengajuan kontrak tahun jamak ke Kementerian Keuangan.
“Kedua kegiatan ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dipisahkan secara tegas agar tidak menimbulkan tumpang tindih administrasi maupun persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Ia juga menekankan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran penanganan bencana, termasuk perlunya pencatatan yang jelas terhadap seluruh kegiatan di lapangan.
“Kita sangat mengapresiasi relawan yang turun langsung saat darurat, namun semua proses harus tercatat secara akurat agar tidak ada celah penyimpangan yang merugikan negara,” tambahnya.
Untuk menjaga transparansi, Zigo bersama pimpinan Komisi V DPR RI mendorong adanya pendampingan dari Kejaksaan dan BPKP selama proses pelaksanaan program.
Dalam pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat, Zigo merespons harapan percepatan realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam penyediaan lahan hunian tetap bagi warga terdampak.
“Kami mendesak supaya dapat segera terealisasi. Hal yang tidak kalah pentingnya, sinkronisasi antara kajian, perencanaan, hingga pelaksanaan di lapangan adalah kunci agar pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat berjalan tepat sasaran dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,” pungkasnya. (rn/*/pzv)
Komentar