Agam, RANAHNEWS.com — Persoalan pembebasan lahan menjadi salah satu pembahasan penting dalam dialog pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi dan akses bypass dari Exit Tol Pasar Amor menuju Simpang Taluak sepanjang sekitar 6,5 kilometer di Kabupaten Agam.
Dialog tersebut mempertemukan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dengan Wakil Bupati Agam, Kepala Dinas Perkimtan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Direktur Utama Hutama Karya, Balai Pelaksana Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum, niniak mamak, wali nagari, serta masyarakat Kecamatan Sungai Pua dan Banuhampu, Jumat (18/9/2026).
Andre mengatakan pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konektivitas infrastruktur di Sumatera Barat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Alhamdulillah, hari ini kita bisa berdialog langsung dengan niniak mamak, wali nagari, dan masyarakat untuk membahas rencana Tol Sicincin–Bukittinggi serta akses bypass dari Exit Tol Pasar Amor menuju Simpang Taluak. Dialog seperti ini penting agar pembangunan benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat,” kata Andre.
Menurut Andre, pemerintah pusat memiliki komitmen besar terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat. Salah satunya melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang berlangsung hingga 2028 dengan total anggaran mencapai Rp19 triliun.
Anggaran tersebut, kata Andre, tidak hanya untuk pembangunan jalan dan jembatan, tetapi juga perbaikan irigasi, sistem penyediaan air minum (SPAM), hingga jaringan PDAM yang rusak akibat bencana.
“Presiden Prabowo telah menyiapkan anggaran sekitar Rp19 triliun untuk pembangunan kembali Sumatera Barat secara bertahap hingga 2028. Ini mencakup jalan, jembatan, irigasi, SPAM, dan infrastruktur penting lainnya,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah proyek telah berjalan. Perbaikan infrastruktur di kawasan terdampak bencana memasuki tahap pertama dengan nilai sekitar Rp370 miliar, sedangkan tahap kedua senilai sekitar Rp300 miliar akan segera ditenderkan.
Andre mencontohkan pembangunan jalan di kawasan Malalak yang menurutnya sulit direalisasikan tanpa dukungan pemerintah pusat karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Dalam pembahasan tol, Andre juga menjelaskan persoalan yang selama ini menjadi kendala pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat, terutama pembebasan lahan.
Menurutnya, banyak proyek strategis nasional membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan karena pemerintah pusat hanya dapat membiayai pembangunan fisik infrastruktur.
“Pembebasan lahan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu kami mengajak seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik agar pembangunan dapat berjalan,” katanya.
Andre juga menjelaskan ruas Tol Padang Panjang–Bukittinggi sepanjang sekitar 19,6 kilometer yang dirancang dengan sejumlah flyover dan terowongan. Infrastruktur tersebut disiapkan agar keberadaan jalan tol tidak memisahkan kampung, nagari, atau jorong.
“Setiap sekitar dua kilometer akan ada flyover atau terowongan penghubung. Jadi pembangunan tol ini bukan untuk membelah kampung, tetapi untuk membuka akses dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Selain pembangunan jalan tol, Andre mengungkapkan rencana pemerintah pusat untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api di Sumatera Barat. Rencana itu mencakup jalur Kayu Tanam–Sawahlunto–Sijunjung serta Kayu Tanam menuju Limapuluh Kota sebagai bagian dari penguatan konektivitas transportasi di Pulau Sumatera.
Andre berharap dialog bersama masyarakat dapat memperkuat dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis tersebut.
“Tujuan kita sama, yaitu membangun kampung halaman agar lebih maju, akses semakin baik, dan ekonomi masyarakat tumbuh lebih cepat. Karena itu pembangunan harus dilakukan bersama-sama dengan mendengar aspirasi masyarakat,” tutup Andre. (rn/*/pzv)
Komentar