Padang, RANAHNEWS.com – Pemerintah Kota Padang mulai menjalankan proses tender berbagai proyek penanganan dan mitigasi bencana yang dibiayai melalui Tambahan Dana Khusus (TKD) sebesar Rp371,85 miliar. Pelaksanaan program tersebut turut dipantau Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri yang melakukan kunjungan ke Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026).
Tim monitoring terdiri atas Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan, bersama jajaran Pemerintah Kota Padang yang dipimpin Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir.
Kunjungan tersebut merupakan rangkaian monitoring setelah tim sebelumnya meninjau pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Dalam peninjauan itu, tim memberikan apresiasi terhadap percepatan penanganan pascabencana hidrometeorologi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang.
Selain mengevaluasi pelaksanaan program, tim monitoring juga memberikan masukan serta mengawal tahapan pelaksanaan berbagai proyek penanganan dan mitigasi bencana agar berjalan sesuai perencanaan.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan seluruh dana TKD tambahan dialokasikan khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana, sementara proses tender berbagai pekerjaan telah dimulai.
“Lebih dari Rp300 miliar dana TKD yang dikembalikan, khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Dan kami sudah mempersiapkan, hari ini dimulai juga tender-tendernya. Alhamdulillah tim monitoring dari Kementerian juga hadir bersama memberikan saran dan masukan, sekaligus kami menyampaikan tahapan-tahapan yang perlu kita bersamai. Khususnya pembangunan Huntap, bukan saja bagi masyarakat terdampak, tetapi juga untuk masyarakat yang kemungkinan direlokasi karena pembangunan yang akan dilakukan balai-balai Kementerian PU,” ujar Fadly.
Menurut Fadly, Pemerintah Kota Padang juga berharap dukungan pemerintah pusat tidak hanya pada pembangunan Huntap, tetapi juga terhadap kebutuhan relokasi masyarakat beserta infrastruktur pendukungnya.
“Terima kasih atas apresiasi dari Tim Kemendagri. Namun kami juga sangat berharap dukungan TKD dari Pemerintah Pusat untuk relokasi yang mungkin akan dibutuhkan, dan juga pembangunan infrastruktur, baik green infrastructure maupun infrastruktur besar untuk penanganan banjir,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Padang telah menyusun master plan penanganan banjir yang mencakup pembangunan dua embung besar. Namun, proyek tersebut dinilai sulit direalisasikan hanya mengandalkan kemampuan APBD daerah.
“Di dalam master plan yang sudah kami susun terdapat pembangunan dua embung besar. Saya rasa ini juga perlu dikawal bersama. Tidak memungkinkan bagi Kota Padang merealisasikannya sendiri dalam kerangka lima tahun. Kami berharap ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan secara paripurna sehingga masyarakat Kota Padang lebih nyaman dan mampu mengantisipasi banjir besar di masa mendatang,” ujar Fadly.
Selain pembangunan Huntap, Pemerintah Kota Padang juga menargetkan pemanfaatan dana TKD untuk mendukung pembangunan infrastruktur penanganan banjir yang mengedepankan konsep ramah lingkungan serta pembangunan infrastruktur berskala besar. (rn/*/pzv)
Komentar