Kabupaten Solok, RANAHNEWS.com — Pemerintah Kabupaten Solok menyoroti belum tersedianya dukungan anggaran untuk penanganan sekitar 1.500 hektare sawah rusak berat akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat di Padang, Selasa (12/05/2026).
Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I menyampaikan persoalan tersebut saat menghadiri pertemuan yang digelar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Forum itu turut dihadiri Gubernur Mahyeldi, jajaran Pemprov Sumbar, kepala daerah kabupaten/kota, Forkopimda, pimpinan OPD terkait, serta unsur Bank Indonesia.
Dalam forum pengendalian inflasi menjelang Idul Adha 1447 Hijriah itu, Pemkab Solok hadir bersama OPD terkait untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi sekaligus menyampaikan dampak bencana terhadap sektor pangan dan ekonomi masyarakat.
Candra mengatakan hingga kini masih banyak lahan pertanian masyarakat yang belum kembali produktif akibat kerusakan berat, sementara dukungan anggaran rehabilitasi belum tersedia.
“Pertanian adalah tulang punggung ekonomi masyarakat Kabupaten Solok. Masih ada sekitar 1.500 hektar sawah rusak berat akibat bencana dan belum tertangani, tentu ini juga akan berdampak terhadap produksi pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat,” ujar Candra.
Ia menegaskan penanganan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan bantuan darurat, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekonomi masyarakat, khususnya petani yang kehilangan sumber penghasilan akibat rusaknya lahan pertanian.
HLM TPID Sumbar kali ini menitikberatkan penguatan strategi 4K dalam pengendalian inflasi daerah, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum, inflasi Sumatera Barat tercatat sebesar 1,97 persen secara year on year (yoy). Angka tersebut dinilai masih berada dalam kategori terkendali dan sesuai target nasional.
Sejumlah langkah pengendalian inflasi turut menjadi perhatian bersama, mulai dari pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), penguatan stok pangan melalui Bulog, redistribusi komoditas antardaerah, hingga penguatan sistem informasi harga berbasis digital dan peluncuran aplikasi KIAT SUMBAR guna mencegah panic buying di masyarakat.
Menurut Candra, sinergi lintas daerah menjadi hal penting, terutama bagi daerah penghasil pangan seperti Kabupaten Solok yang rentan terdampak bencana alam.
“Stabilitas harga tidak cukup hanya dijaga dari sisi pasar. Produksi petani juga harus diselamatkan. Karena itu persoalan sawah rusak pascabencana ini perlu menjadi perhatian bersama,” katanya.
Pertemuan tersebut juga menjadi ruang koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam memperkuat langkah antisipatif menghadapi potensi gejolak harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha.
Dalam kesempatan itu juga diumumkan TPID kabupaten/kota teresponsif terhadap input strategi 4K triwulan I 2026. Kabupaten Solok meraih terbaik I, disusul Kabupaten Padang Pariaman terbaik II dan Tanah Datar terbaik III. (E_J)
Komentar