Pasaman Barat, RANAHNEWS.com — Percepatan pendataan kerusakan pascabencana menjadi fokus utama pemerintah pusat dan daerah guna memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Pascabencana di wilayah Sumatera yang diikuti Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat secara virtual, Selasa (6/1/2026).
Rakor yang diikuti gubernur, bupati, dan wali kota dari daerah terdampak bencana di Sumatera itu berlangsung dari ruang rapat Bappelitbangda Pasaman Barat. Pemerintah Kabupaten Pasbar diwakili langsung oleh Bupati Yulianto, didampingi Sekretaris Daerah Doddy San Ismail serta organisasi perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak ringan akibat bencana agar segera disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai dasar pencairan bantuan. Dari 18 kabupaten dan kota terdampak bencana di Sumatera Barat, tercatat empat daerah belum mengajukan usulan, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh.
Perwakilan BNPB, Jarwansyah, menjelaskan bahwa pendataan kerusakan rumah pascabencana dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui pendataan lapangan yang dituangkan dalam tabel dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Tahap kedua berupa proses verifikasi dan validasi oleh BNPB.
“Hasil akhir akan ditetapkan melalui SK BNPB dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau R3P yang mencakup lima sektor, yaitu perumahan, permukiman, infrastruktur, sosial ekonomi, dan lintas sektor. Seluruh usulan dan penetapan ditandatangani oleh kepala daerah,” jelas Jarwansyah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pasaman Barat Yulianto memaparkan rekapitulasi sementara kerusakan rumah akibat banjir dan longsor di wilayahnya. Berdasarkan data yang telah dihimpun, tercatat 19 rumah rusak berat, 16 rumah rusak sedang, 37 rumah rusak ringan, serta 11 rumah hanyut, dengan total keseluruhan mencapai 83 unit.
“Untuk rumah rusak berat dan rumah hanyut yang direlokasi secara mandiri berjumlah 30 unit. Relokasi mandiri dilakukan karena tidak tersedianya lahan dalam satu hamparan,” ujar Yulianto.
Ia menambahkan, dari 30 rumah tersebut, sebanyak 12 titik koordinat telah direkap, sementara sisanya masih dalam proses pendataan lanjutan. Pemerintah daerah juga akan menyurati Badan Geologi pusat untuk memastikan keamanan titik koordinat lokasi relokasi.
“Tidak menutup kemungkinan rumah dengan kategori rusak ringan maupun sedang juga direlokasi apabila berada di kawasan rawan bencana, namun hal tersebut belum menjadi fokus utama saat ini,” tegasnya. (Idn)
Komentar