Jakarta, RANAHNEWS — Pemerintah Kota Pariaman terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi lintas kementerian. Wali Kota Pariaman, Yota Balad, melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Robben Rico, membahas berbagai program bantuan sosial yang dapat memperkuat perlindungan sosial bagi warga Pariaman. Pertemuan berlangsung di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Dalam audiensi tersebut, Yota menyampaikan sejumlah usulan dan kebutuhan daerah terkait berbagai program bantuan sosial yang dikelola Kemensos. Pertemuan ini, katanya, menjadi langkah konkret dalam memperjuangkan keberlanjutan dan perluasan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan di Pariaman.
“Hari ini kami menghadap Pak Sekjen Kemensos untuk membahas berbagai aspek sarana, prasarana, dan program bantuan sosial bagi masyarakat penerima manfaat di Kota Pariaman,” ujar Yota Balad.
Ia menjelaskan, beberapa poin penting yang dibahas meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Universal Health Coverage (UHC), Bantuan Lumbung Sosial, bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, serta pembangunan Sekolah Rakyat. Semua program tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Terkait Program Keluarga Harapan, Yota menekankan pentingnya menjaga stabilitas jumlah penerima di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.
“Kami berharap efisiensi anggaran tidak berdampak pada pengurangan jumlah penerima PKH di Pariaman, karena program ini sangat berarti bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap mantan Sekretaris Daerah Kota Pariaman itu.
Dalam pembahasan mengenai program Universal Health Coverage, Yota mengajukan permohonan agar peserta BPJS Kesehatan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai Pemda dapat dialihkan ke skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN. Langkah ini, katanya, perlu dilakukan karena keterbatasan dana daerah akibat menurunnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Kami berharap dukungan dari Kemensos agar proses migrasi BPJS Kesehatan ke PBI APBN dapat difasilitasi. Kondisi fiskal daerah kami cukup terbatas untuk melanjutkan pembiayaan mandiri,” jelas Yota.
Selain itu, Wali Kota juga meminta perhatian terhadap kebutuhan bantuan Lumbung Sosial yang sangat penting bagi Pariaman, mengingat wilayah tersebut berada di zona rawan bencana Mentawai Megathrust.
“Sebagai daerah rawan bencana, keberadaan Lumbung Sosial menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana,” tuturnya.
Yota juga menyoroti pentingnya bantuan bagi penyandang disabilitas, terutama penyediaan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat. Ia berharap program serupa dapat segera direalisasikan oleh Kemensos agar masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkan akses bantuan yang layak.
“Kami masih memiliki banyak warga penyandang disabilitas yang memerlukan alat bantu. Semoga Kemensos dapat membantu memfasilitasinya,” katanya.
Menutup audiensi, Yota juga membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Pariaman yang telah diusulkan sejak tahun sebelumnya. Menurutnya, seluruh tahapan administrasi dan kelengkapan telah dilengkapi sesuai prosedur yang ditetapkan Kemensos.
“Kami berharap Sekolah Rakyat di Kota Pariaman dapat segera terwujud pada tahun 2026 sebagai sarana pendidikan inklusif dan penguat kesejahteraan masyarakat,” ujar Yota menegaskan.
Dalam kunjungan tersebut, Yota didampingi Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Willy Firmadian, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Rozy Koesmadi, serta jajaran terkait lainnya. (rn/*/pzv)
Komentar