Jakarta, RANAHNEWS – Upaya mempercepat hilirisasi komoditas perkebunan terus digencarkan pemerintah pusat. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian RI, Senin (22/9/2025), dan dihadiri oleh kepala daerah se-Indonesia, termasuk Bupati Solok, Jon Firman Pandu.
Rakor tersebut menjadi momentum konsolidasi sekaligus komitmen bersama dalam mendukung hilirisasi perkebunan. Pada kesempatan itu, sejumlah gubernur, termasuk Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait penyediaan data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemain utama di sektor pertanian dan perkebunan.
“Kita adalah negara tropis yang dikaruniai sinar matahari sepanjang tahun. Itu modal penting bagi pertumbuhan tanaman dan sektor perkebunan kita,” ujar Tito.
Ia menambahkan, industrialisasi perlu digalakkan agar hasil perkebunan memiliki nilai tambah lebih tinggi.
“Industri tidak selalu berarti otomotif atau teknologi canggih. Hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan juga bentuk nyata industrialisasi. Kita bisa belajar dari Korea Selatan dengan ginseng atau New Zealand yang berhasil mengembangkan industri pertaniannya,” jelasnya.
Senada dengan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan anggaran besar untuk mendorong hilirisasi.
“Melalui hilirisasi, nilai tambah komoditas kita diproyeksikan mencapai Rp138,49 triliun. Ini langkah strategis untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai pusat rempah dunia,” terang Amran.
Ia menyebutkan adanya Alokasi Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp9,95 triliun untuk periode 2025–2027. Dana tersebut akan diarahkan pada peningkatan produktivitas kelapa, tebu, kopi, kakao, dan lada.
Bupati Solok Jon Firman Pandu menyambut baik komitmen pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, Kabupaten Solok memiliki potensi besar untuk mendukung hilirisasi, terutama pada sektor kopi dan kakao.
“Program ini bukan hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani kita di Solok,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Sumatera Barat, Kabupaten Solok berhasil menggaet sejumlah program strategis, termasuk pengembangan perkebunan kopi dan kakao seluas 2.000 hektare. Rakor di Jakarta ini menjadi langkah lanjutan untuk memastikan komitmen tersebut berjalan di tingkat daerah. (E_J)
Komentar