Sijunjung, RANAHNEWS.com – Jalur logistik utama Sumatera Barat menjadi perhatian serius Komisi V DPR RI menyusul pekerjaan preservasi jalan nasional di Kabupaten Sijunjung. Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda turun langsung meninjau proyek tersebut untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu pengerjaan.
Peninjauan dilakukan pada Kamis (5/2/2026) di dua ruas strategis, yakni Jalan Tanah Badantuang–Kiliran Jao serta Jalan Sungai Dareh–Junction (Koto Baru), yang berperan penting dalam distribusi barang ke Sumatera Barat.
“Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan pekerjaan preservasi jalan ini berjalan sesuai rencana, baik dari sisi kualitas maupun waktu pelaksanaan,” kata Zigo saat peninjauan.
Ia menjelaskan, kedua proyek tersebut telah terkontrak sejak 31 Oktober 2025 dan ditargetkan rampung pada 25 Oktober 2027. Seluruh pekerjaan dibiayai melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
“Ini proyek jangka menengah yang sangat penting. Karena itu, saya minta semua pihak bekerja serius dan profesional. Jangan ada kompromi terhadap mutu,” tegasnya.
Zigo memaparkan, pada ruas Jalan Tanah Badantuang–Kiliran Jao dilakukan rekonstruksi sepanjang 4,98 kilometer, rehabilitasi mayor 19 kilometer, serta rehabilitasi minor 2,9 kilometer.
Sementara pada ruas Jalan Sungai Dareh–Junction (Koto Baru), penanganan mencakup rekonstruksi 5,45 kilometer, rehabilitasi mayor 11,8 kilometer, dan rehabilitasi minor 2,1 kilometer.
Menurut Zigo, kedua ruas tersebut merupakan jalur vital distribusi logistik dari Pulau Jawa, Palembang, Lampung, dan Jambi menuju Sumatera Barat.
“Ruas jalan ini bukan jalan biasa. Ini jalur utama logistik yang menghubungkan distribusi barang ke Sumatera Barat,” ujarnya.
Ia mengingatkan, gangguan pada jalur tersebut akan berdampak langsung pada masyarakat.
“Kalau jalur ini terputus satu hari saja, harga bahan pokok di Padang bisa langsung naik. Ini yang tidak boleh terjadi,” katanya.
Karena itu, Zigo meminta penyedia jasa melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan target waktu yang telah ditetapkan.
“Saya ingatkan, jangan sampai masyarakat Sumatera Barat dirugikan akibat pekerjaan yang asal-asalan atau molor,” ucapnya.
Selain memastikan kualitas proyek, peninjauan juga dilakukan untuk mengantisipasi arus mudik Lebaran 2026. Zigo menegaskan pekerjaan harus diatur agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.
“Kita tidak ingin pekerjaan preservasi justru menimbulkan kemacetan atau hambatan saat arus mudik. Semua harus diatur dengan baik,” ujarnya.
Zigo menegaskan Komisi V DPR RI akan terus mengawal proyek infrastruktur strategis di Sumatera Barat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Infrastruktur jalan menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, kami akan terus mengawasi pelaksanaannya,” pungkas Zigo Rolanda. (rn/*/pzv)
Komentar