Tanah Datar, RANAHNEWS.com — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperkuat langkah pengendalian inflasi di awal tahun 2026 melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, S.Psi mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, Senin (12/1/2026).
Rapat yang berlangsung melalui aplikasi Zoom Meeting tersebut dilaksanakan di Aula Bappeda Litbang, Kompleks Kantor Bupati Tanah Datar, Pagaruyung. Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dengan agenda utama membahas strategi pengendalian inflasi nasional dan daerah.
Usai mengikuti rakor, Wakil Bupati Ahmad Fadly menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
“Rakor ini bermanfaat bagi kita di daerah, karena diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mampu menjaga daya beli, menekan potensi kenaikan harga, serta menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil di tengah masyarakat,” ujar Ahmad Fadly.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti hasil rakor tersebut sebagai dasar penguatan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Tanah Datar ke depan. Salah satu fokus utama adalah memastikan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat dengan harga yang tetap terkendali.
“Sebagaimana yang disampaikan Sekjen Kemendagri, untuk mempertahankan harga tetap stabil dan kebutuhan pokok terpenuhi, pemerintah daerah harus merencanakan strategi agar kebutuhan masyarakat tersedia dengan harga yang stabil,” katanya.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memaparkan bahwa tingkat inflasi kalender dari Januari hingga November 2025 tercatat sebesar 2,92 persen, dengan inflasi bulanan rata-rata 0,64 persen.
“Angka 2,92 persen ini baik untuk produsen maupun konsumen. Dari Januari sampai Desember 2025 rata-rata inflasi bulanan 0,64 persen, dan angka ini merupakan kondisi yang sangat ideal. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama selama ini,” ujar Tomsi.
Memasuki awal 2026, Tomsi Tohir mengajak seluruh pemerintah daerah untuk lebih serius menyusun dan menjalankan strategi pengendalian inflasi, terutama dengan menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan stok pangan menjelang bulan Ramadan.
Selain isu inflasi, Tomsi Tohir juga mengimbau kepala daerah di wilayah Sumatera yang terdampak bencana alam, khususnya di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, agar segera mempercepat pendataan kerugian akibat bencana.
Ia juga mengingatkan agar pada pekan berikutnya seluruh pemerintah daerah memaparkan kesiapan dan langkah konkret pengendalian inflasi dalam menghadapi bulan Ramadan.
Rakor tersebut turut diikuti Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan Nofi Hendri, Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Yusnen, Kepala Bapenda Jasrinaldi, Kepala Bagian Perekonomian Franky Adi Thama, serta sejumlah undangan lainnya. (rn/*/mat)
Komentar