Padang, RANAHNEWS.com — Agenda reses perseorangan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi dimanfaatkan 160 Bundo Kanduang Kota Padang untuk menyampaikan aspirasi kelembagaan secara langsung dalam pertemuan yang digelar di aula rumah dinas Ketua DPRD Sumbar, Rabu (4/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para Bundo Kanduang menyampaikan beragam persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari penguatan peran perempuan adat, pelestarian nilai budaya Minangkabau, pendidikan karakter generasi muda, hingga isu sosial di kawasan perkotaan.
Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
“Aspirasi Bundo Kanduang memiliki nilai strategis karena mereka berperan sebagai penjaga adat dan nilai budaya Minangkabau. DPRD akan menindaklanjuti setiap masukan sesuai kewenangan yang dimiliki,” ujar Muhidi.
Ia juga menekankan peran penting Bundo Kanduang dalam memperkuat ketahanan keluarga serta membentuk karakter generasi muda agar tetap berpegang pada nilai adat dan budaya di tengah arus modernisasi.
Ketua Bundo Kanduang Kota Padang Fauziah Zaini menyampaikan sejumlah aspirasi kelembagaan, termasuk kebutuhan dukungan pemerintah daerah dan DPRD agar organisasi Bundo Kanduang dapat menjalankan perannya secara optimal dan berkelanjutan.
Menurutnya, Bundo Kanduang Kota Padang membutuhkan dukungan pendanaan operasional melalui dana hibah maupun alokasi anggaran rutin guna menunjang kegiatan pembinaan adat, sosial, serta pendidikan karakter di tengah masyarakat.
Selain itu, Fauziah juga menyampaikan kebutuhan pemenuhan sarana organisasi, khususnya pengadaan seragam bagi anggota Bundo Kanduang yang hingga kini belum terpenuhi secara merata sebagai simbol identitas dan kekompakan organisasi.
Ia menekankan pentingnya legalitas dan pengakuan resmi terhadap kepengurusan Bundo Kanduang yang sah dari tingkat kelurahan hingga kota untuk memperkuat posisi lembaga adat dan mencegah tumpang tindih dengan organisasi sejenis.
“Kami juga membutuhkan sekretariat yang representatif sebagai pusat koordinasi dan pelaksanaan program kerja organisasi,” katanya.
Lebih lanjut, Fauziah meminta pemerintah provinsi terus melibatkan Bundo Kanduang dalam menjaga dan melestarikan nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) di tengah tantangan modernisasi.
Menanggapi hal tersebut, Muhidi menyatakan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan dan berkomitmen mengawal serta memperjuangkannya melalui kebijakan dan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Reses perseorangan tersebut berlangsung dialogis dan kondusif, dengan para peserta memanfaatkan sesi diskusi untuk menyampaikan masukan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah ke depan. (rn/*/pzv)
Komentar