Padang, RANAHNEWS.com — Kebutuhan hunian bagi warga terdampak bencana hidro meteorologi menjadi perhatian utama Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Sumatera Barat. Rakor tersebut digelar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Padang, Selasa (13/1/2026), dan dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Rapat koordinasi dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, jajaran pejabat kementerian dan provinsi, Forkopimda, serta para kepala daerah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa rakor tersebut bertujuan menghimpun data serta masukan dari daerah terdampak bencana guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Saat ini kita telah memiliki data yang disampaikan pemerintah daerah terdampak. Hari ini kita ingin memastikan keakuratan data tersebut, karena dengan data yang akurat penanganan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat dilakukan lebih terarah dan lebih baik,” ujar Tito.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana hidro meteorologi di Sumatera Barat.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, baik pemerintah maupun nonpemerintah, yang terlibat dalam penanganan bencana. Saya melihat penanganan berjalan baik dan dengan kebersamaan ini saya yakin Sumatera Barat bisa bangkit,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memaparkan kondisi terkini pascabencana serta berbagai kebutuhan mendesak dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur maupun noninfrastruktur.
“Setidaknya terdapat 16 kabupaten dan kota yang terdampak bencana hidro meteorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Dampaknya menyebabkan 264 orang meninggal dunia, 72 orang hilang, 401 orang luka-luka, 10.854 orang mengungsi, dan 296.345 orang terdampak,” ungkap Mahyeldi.
Ia berharap dukungan dan perhatian pemerintah pusat terus diberikan dalam upaya penanganan serta pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.
Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah menetapkan Tanah Datar sebagai salah satu daerah prioritas penanganan pascabencana hidro meteorologi.
“Di Kabupaten Tanah Datar, khususnya Kecamatan Batipuh Selatan, setiap hujan turun masyarakat selalu waspada bahkan harus mengungsi. Di wilayah tersebut telah terbentuk tiga aliran sungai baru yang juga mengganggu akses jalan sehingga tidak bisa dilewati,” ujar Ahmad Fadly.
Ia memohon dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk penanganan lanjutan di wilayah tersebut, terutama terkait infrastruktur dan keselamatan warga.
Selain itu, Ahmad Fadly secara langsung menyampaikan kebutuhan penambahan kuota hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana kepada Mendagri dan Kepala BNPB.
“Saat ini pemerintah daerah sedang menyelesaikan pembangunan 129 unit hunian sementara. Masih ada 385 kepala keluarga yang rumahnya sedang diverifikasi Badan Geologi untuk memastikan apakah masih layak dihuni atau harus direlokasi karena berada di zona merah potensi bencana,” katanya.
Untuk hunian tetap, Ahmad Fadly menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyiapkan lahan untuk pembangunan 34 unit hunian tetap terpadu di Kecamatan Rambatan.
“Lahan sudah kami siapkan dan siap dibangun. Kami berharap masyarakat bersedia direlokasi ke hunian tetap terpadu. Saat ini baru belasan yang mendaftar, namun pendataan akan kami lakukan kembali secara detail dan akurat. Bagi masyarakat yang memilih relokasi mandiri juga akan dibantu pembangunannya, sepanjang memenuhi persyaratan dan berada di lokasi yang aman dari potensi bencana,” pungkasnya. (rn/*/mat)
Komentar