Jakarta, RANAHNEWS.com — Pengajuan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI tidak menghentikan langkah anggota DPR RI yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Proses tersebut dipastikan tetap dikawal hingga seluruh tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden yang baru diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Saleh, mengatakan usulan HMP yang diajukan 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah diterima pimpinan DPR. Bahkan, rapat paripurna untuk menetapkan panitia khusus (Pansus) telah direncanakan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Namun, sebelum agenda tersebut berlangsung, Gibran lebih dahulu mendatangi Gedung MPR RI sekitar pukul 11.16 WIB untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden.
“Alhamdulillah, usulan hak menyatakan pendapat yang diajukan 120 orang dari delapan fraksi sudah diterima pimpinan. Akan tetapi, Wakil Presiden Gibran sekitar pukul 11.16 WIB datang ke MPR RI menyerahkan pernyataan pengunduran diri,” kata Rahmat di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis.
Rahmat yang juga menjabat Ketua Umum GEMA Keadilan itu menyebutkan, penyerahan surat pengunduran diri tersebut membuat tindak lanjut proses selanjutnya berada di tangan MPR, termasuk mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur mekanisme pemilihan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang paripurna.
Rahmat menjelaskan, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang dan memilih Wakil Presiden pengganti sesuai ketentuan konstitusi.
Meski Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri, Rahmat menegaskan bahwa proses HMP yang telah dimulai di DPR belum dapat dinyatakan selesai. Para anggota DPR pengusul akan terus mengawal tahapan pergantian Wakil Presiden hingga pengganti ditetapkan.
“Proses hak menyatakan pendapat belum berakhir. Kami akan terus mengawal sampai proses pengajuan calon Wakil Presiden ke MPR, kemudian ditetapkan. Setelah itu barulah kami menganggap proses kerja hak menyatakan pendapat ini final,” ujarnya.
Rahmat mengatakan, langkah anggota DPR bersama masyarakat dalam mengawal persoalan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan konstitusi dijalankan dan persoalan keadilan mendapat perhatian.
Ia berharap seluruh tahapan pergantian Wakil Presiden berlangsung sesuai aturan yang berlaku sehingga proses yang telah berjalan di DPR memperoleh penyelesaian melalui mekanisme ketatanegaraan. (rn/*/pzv)
Komentar