Jakarta, RANAHNEWS.com — Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai perlu diukur dari aktivitas usaha dan manfaat ekonominya bagi masyarakat desa, bukan sekadar jumlah koperasi, bangunan, atau gerai yang telah terbentuk.
Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh mengatakan, program strategis pemerintah tersebut harus mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang dimulai dari tingkat desa.
“Yang paling penting adalah apakah koperasi tersebut benar-benar hidup, memiliki aktivitas usaha, mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan manfaat ekonomi bagi desa,” kata Rahmat di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Pada Agustus 2026, KDMP memasuki tahap operasionalisasi dan evaluasi kinerja. Pemerintah juga telah menyiapkan penguatan sumber daya manusia, termasuk pelatihan bagi calon manajer koperasi.
Rahmat meminta Kementerian Koperasi memastikan tata kelola koperasi berjalan secara profesional dan transparan. Koperasi, menurutnya, tidak semestinya hanya menjadi lembaga administratif atau memiliki gedung tanpa model bisnis yang jelas.
“Koperasi diharapkan tidak hanya menjadi lembaga administratif atau sekadar memiliki gedung tanpa model bisnis jelas,” jelasnya.
Ia menekankan pengurus dan manajer koperasi harus memiliki kompetensi, memahami bisnis, serta mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan koperasi.
Selain itu, KDMP perlu terhubung dengan ekosistem ekonomi nasional melalui integrasi bersama BUMN, perbankan, lembaga pembiayaan, UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal.
Dengan konektivitas tersebut, Rahmat menilai koperasi dapat menjadi agregator produksi sekaligus memperkuat rantai pasok dari desa hingga pasar nasional.
Ia juga menegaskan dukungan pemerintah berupa modal dan fasilitas harus digunakan secara produktif.
“Setiap rupiah dukungan pemerintah harus menghasilkan aktivitas ekonomi. Kita ingin melihat berapa omzet koperasi, berapa transaksi yang terjadi, berapa UMKM yang terlibat, berapa masyarakat yang memperoleh manfaat, dan berapa kontribusinya terhadap perekonomian desa,” sebutnya.
Rahmat turut mendorong adanya indikator keberhasilan yang terukur. Evaluasi, menurutnya, tidak cukup berdasarkan jumlah koperasi yang berdiri, tetapi harus melihat kinerja bisnis dan manfaat ekonominya.
“Kita ingin Koperasi Merah Putih menjadi pusat ekonomi desa, bukan sekadar pusat administrasi,” katanya.
Menurut Rahmat, keberhasilan program tersebut pada akhirnya ditentukan oleh seberapa banyak masyarakat desa yang ekonominya tumbuh karena koperasi, bukan dari banyaknya bangunan yang selesai.
“Dengan ukuran tersebut, keberadaan koperasi dapat dinilai dari aktivitas usaha nyata, manfaat yang dirasakan warga, serta kontribusinya terhadap ekonomi desa secara berkelanjutan dan kinerja bisnisnya,” harapnya. (rn/*/pzv)
Komentar