Jakarta, RANAHNEWS.com — Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dimanfaatkan sebagai momentum untuk menegaskan kembali peran strategis pers dalam mengawal kebijakan pangan nasional. Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menilai media memiliki posisi penting dalam memastikan kebijakan sektor agraris berjalan sejalan dengan realitas di lapangan, khususnya menyangkut kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat pesisir.
Rahmat menyampaikan, pers memikul tanggung jawab moral sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, narasi yang dibangun media berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan hidup pelaku sektor pangan.
Ia menekankan bahwa tanpa pengawasan media, kebijakan besar di bidang pertanian berpotensi kehilangan arah. Karena itu, jurnalisme yang kritis namun konstruktif dibutuhkan untuk memastikan distribusi subsidi pupuk serta alat dan mesin pertanian (alsintan) tepat sasaran.
Dalam pandangannya, pers tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi berperan sebagai pilar pengawasan agar suara petani di daerah dapat terdengar hingga ke tingkat pusat. Sejumlah persoalan di akar rumput, seperti fluktuasi harga gabah dan kendala irigasi, kerap baru memperoleh perhatian serius setelah menjadi sorotan media.
“Kami di DPR sangat terbantu dengan laporan-laporan jurnalistik yang mendalam. Sering kali, data di atas kertas berbeda dengan kenyataan di sawah atau pasar. Di sinilah pers hadir untuk meluruskan persepsi tersebut,” ujar Rahmat Saleh saat ditemui di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari krisis iklim hingga masifnya alih fungsi lahan, Rahmat berharap pers turut mengedukasi publik mengenai pentingnya regenerasi petani, mengingat rata-rata usia petani Indonesia kini telah memasuki kategori senior.
Ia juga menyoroti urgensi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan agar capaian swasembada pangan tidak mengabaikan kesejahteraan pelaku utamanya.
“Saya berharap rekan-rekan media terus menyuarakan urgensi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Jangan sampai kita hanya merayakan angka swasembada, tetapi abai terhadap kesejahteraan orang-orang yang mencangkul di tanah tersebut,” tegasnya.
Selain itu, Rahmat mengajak pers tetap objektif dalam mengawal transparansi data stok pangan nasional. Menurutnya, kejelasan data penting untuk mencegah simpang siur informasi yang dapat dimanfaatkan spekulan untuk mempermainkan harga di tingkat konsumen.
Rahmat juga menyampaikan apresiasi kepada jurnalis yang konsisten meliput sektor pangan dan lingkungan hidup, meskipun bidang tersebut kerap dianggap kurang menarik secara komersial. Ia meyakini pers yang sehat akan melahirkan kebijakan publik yang sehat pula.
“Sinergi antara legislatif dan media harus terus diperkuat demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di sektor pangan dan lingkungan hidup. HPN bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat akan tanggung jawab terhadap kebenaran informasi,” pungkasnya. (rn/*/pzv)
Komentar