Pariaman, RANAHNEWS — Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi terus digiatkan Pemerintah Kota Pariaman. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di Aula Balai Kota Pariaman, Jumat (7/11/2025).
Kegiatan yang difokuskan pada area intervensi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) itu dibuka oleh Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, dan dihadiri oleh Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK-RI, Harun Hidayat, beserta tim. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Pariaman Afrizal Azhar, Ketua DPRD Kota Pariaman Muhajir Muslim, serta para kepala OPD.
Rapat ini menjadi forum strategis dalam membahas langkah konkret pemenuhan indikator MCSP KPK, yang berfungsi mengukur sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan sistem pencegahan korupsi yang transparan dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Mulyadi menegaskan bahwa membangun pemerintahan bersih memerlukan komitmen kuat, kerja sama lintas sektor, serta keberanian untuk berbenah.
“Sebagai Wakil Wali Kota, kami menyadari bahwa membangun tata kelola pemerintahan yang bersih bukanlah pekerjaan mudah. Diperlukan komitmen kuat, kolaborasi lintas sektor, serta keberanian untuk melakukan perubahan, meskipun itu seringkali menuntut kenyamanan dan kebiasaan lama,” ujar Mulyadi.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Pariaman saat ini telah mencapai nilai 40,5 persen untuk indikator MCSP, menempati posisi kedua tertinggi di wilayah koordinasi Sumatera Barat. Menurutnya, capaian ini akan terus ditingkatkan melalui sinergi bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan langsung dari KPK.
“Kami berharap kegiatan ini melahirkan kesepahaman dan langkah nyata antara KPK, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan capaian MCSP 2025, bukan semata demi angka, tetapi demi pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Mulyadi juga mengingatkan para peserta rapat agar menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat integritas dan profesionalisme birokrasi. Ia menekankan pentingnya menjadikan koordinasi ini sebagai titik awal memperkuat tata kelola pemerintahan yang berdaya guna dan bebas dari praktik korupsi.
Sementara itu, Kasatgas Korsup Wilayah I KPK RI, Harun Hidayat, menilai rapat koordinasi MCSP merupakan bagian dari proses berkelanjutan dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.
“Rapat MCSP bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Selain pembahasan di ruang rapat, tim KPK juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan implementasi,” ungkap Harun.
Ia menambahkan, kolaborasi yang solid antara KPK dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam menjaga integritas sistem pemerintahan serta memastikan seluruh program berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. (rn/*/pzv)
Komentar