Padang, RANAHNEWS.com — Pemerintah Kota Padang memperkuat literasi ekonomi dan keuangan syariah bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya menyamakan pemahaman dalam penerapan kebijakan pengelolaan keuangan berbasis syariah.
Penguatan literasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Literasi Ekonomi Keuangan Syariah bagi ASN Kota Padang di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Rabu (9/9/2026).
Kegiatan dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Padang Indra Noveri, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan perusahaan umum daerah (Perumda) di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Maigus mengatakan penerapan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah di lingkungan Pemko Padang telah digulirkan secara bertahap sejak Juli lalu.
“Sejak bulan Juli lalu, kita sudah menerapkan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah. Alhamdulillah, Pemko Padang meraih penghargaan Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat,” ujar Maigus.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat pada peringatan 17 Agustus lalu.
Menurut Pemko Padang, penguatan literasi diperlukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam sekaligus menyamakan persepsi di kalangan jajaran aparatur mengenai ekonomi dan keuangan syariah.
Edukasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung komitmen daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang Fadly Amran agar program dan kebijakan tata kelola daerah berjalan selaras dengan landasan agama dan budaya.
Pemko Padang menilai belum sepenuhnya diterapkannya prinsip syariah oleh masyarakat maupun ASN umumnya berkaitan dengan kurangnya pemahaman dan literasi. Karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi bagian penting dalam penerapannya.
Maigus menegaskan kebijakan pengelolaan keuangan syariah diharapkan tidak berjalan hanya karena perintah atau pendekatan kekuasaan, tetapi didukung kesadaran dan pemahaman yang sama di seluruh jajaran.
“Kita ingin kebijakan ini berjalan bukan sekadar karena pendekatan power atau perintah, melainkan karena seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama bahwa pengelolaan berbasis syariah ini adalah hal penting yang harus kita tindak lanjuti bersama,” katanya.
Para perwakilan OPD dan Perumda yang mengikuti pelatihan tersebut diamanahkan untuk menyosialisasikan kembali materi edukasi keuangan syariah di lingkungan instansi masing-masing.
Mereka juga diminta mengimplementasikan materi yang diperoleh secara berkelanjutan agar penerapan pengelolaan keuangan berbasis syariah dapat dijalankan di lingkungan kerja masing-masing. (rn/*/pzv)
Komentar