Padang, RANAHNEWS — Pemerintah Kota Padang mempertegas langkah menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Wali Kota Padang Fadly Amran resmi menandatangani Rencana Aksi Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Senin (27/10/2025), di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang Aia Pacah.
Kegiatan ini dihadiri jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat, Arif Ardianto, bersama tim pengawasan. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat sistem pencegahan korupsi di berbagai sektor pelayanan publik dan pengelolaan anggaran daerah.
Fadly Amran menegaskan bahwa penandatanganan tersebut merupakan komitmen nyata Pemko Padang untuk membangun pemerintahan yang amanah, transparan, dan akuntabel.
“Pemerintah Kota Padang memiliki komitmen kuat untuk membangun tata kelola yang baik, bersih, dan berintegritas. Penandatanganan ini adalah langkah nyata menuju visi Padang sebagai Kota Amanah,” ujarnya.
Menurut Fadly, rencana aksi bersama ini memiliki tiga makna penting. Pertama, menjadi simbol sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan independen. Kedua, berfungsi sebagai instrumen perbaikan sistem antikorupsi, termasuk pembaruan dokumen dan prosedur kerja pemerintahan. Ketiga, memperkuat budaya integritas di kalangan aparatur sipil negara agar nilai kejujuran dan tanggung jawab tertanam dalam setiap pelaksanaan tugas.
Sementara itu, Kepala BPKP Sumatera Barat Arif Ardianto menilai bahwa pengendalian korupsi tidak bisa hanya bertumpu pada penegakan hukum, melainkan juga pada efektivitas kebijakan publik dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.
“Efektivitas pengendalian korupsi membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan penguatan integritas birokrasi. Tantangannya adalah bagaimana mengefektifkan penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” ungkap Arif.
Ia juga mengapresiasi capaian Pemko Padang yang dinilai cukup baik dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat, terutama dalam sektor infrastruktur dasar dan peningkatan akses sanitasi layak rumah tangga. BPKP berharap kerja sama ini dapat memperkuat efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas keuangan daerah.
Di akhir kegiatan, kedua pihak sepakat menindaklanjuti kerja sama ini melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Pemerintah Kota Padang berharap sinergi dengan BPKP dapat mempercepat pencapaian target nasional pemberantasan korupsi serta meningkatkan indeks efektivitas pengendalian korupsi tahun 2025.
“Kami ingin Kota Padang menjadi contoh daerah yang benar-benar menjalankan pemerintahan yang amanah, transparan, dan akuntabel,” tutup Fadly Amran. (rn/*/pzv)
Komentar