Padang, RANAHNEWS.com — Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha dan produsen lokal dalam rantai pasok pangan.
Penegasan tersebut disampaikan Fadly saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026).
Rapat evaluasi yang dihadiri unsur pemerintah, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta mitra program itu menjadi forum koordinasi untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memastikan keberlanjutan program prioritas nasional tersebut di Kota Padang.
Menurut Fadly, keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh operasional dapur, tetapi juga didukung sistem pendataan yang akurat, mulai dari kebutuhan masing-masing SPPG, ketersediaan bahan baku, pola distribusi, hingga respons masyarakat terhadap program tersebut.
“Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” tegas Fadly.
Fadly juga mendorong seluruh SPPG di Kota Padang mempersiapkan diri menghadapi sistem penilaian atau grading dari Badan Gizi Nasional (BGN). Ia berharap setiap dapur MBG mampu memenuhi standar terbaik dari aspek mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, dan tata kelola operasional.
Selain itu, ia menekankan pentingnya standardisasi rantai pasok bahan baku agar pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal dapat menjadi bagian dari ekosistem pemasok pangan yang memenuhi standar MBG.
Wali Kota Padang itu juga meminta Perumda Air Minum dan organisasi perangkat daerah terkait memastikan seluruh dapur SPPG memiliki akses air bersih yang memadai. Di samping itu, ia mengingatkan yayasan dan pengelola SPPG untuk mematuhi ketentuan daerah terkait pembangunan gedung dan pemanfaatan lahan.
“Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang yang juga Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, Alfiadi, mengatakan evaluasi pelaksanaan MBG dilakukan secara rutin dan menyeluruh setiap bulan.
Menurut Alfiadi, evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh aspek program berjalan optimal, mulai dari penyediaan bahan baku, operasional dapur, hingga pelayanan kepada penerima manfaat.
Ia menjelaskan, saat ini sebanyak 72 SPPG telah beroperasi di Kota Padang atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG. Pemerintah Kota Padang menargetkan kekurangan 24 SPPG dapat terpenuhi dalam dua hingga tiga bulan ke depan.
“Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan (Progul) Padang Juara,” pungkas Alfiadi. (rn/*/pzv)
Komentar