Jakarta, RANAHNEWS – Di tengah gencarnya konsolidasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti minimnya keterbukaan informasi publik dalam pembentukan dan pengelolaan BPI Danantara. Ia mengingatkan agar holding baru ini tidak menjelma menjadi entitas raksasa yang tertutup dan lepas dari fungsi pengawasan legislatif.
“Jangan sampai transformasi BUMN hanya menjadi permainan angka dan struktur, tapi mengabaikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi rakyat,” ujar Nevi dalam Rapat Kerja dan RDP Komisi VI DPR RI, 23 Juli 2025.
Nevi juga mempertanyakan dasar penetapan 22 proyek strategis Danantara 2025 yang dianggap belum memiliki studi kelayakan yang memadai dan indikator kinerja yang jelas. Ia menyebut proyek-proyek seperti kereta cepat dan restrukturisasi sektor pupuk serta farmasi berpotensi membebani keuangan negara karena tumpukan utang dan pasar yang stagnan.
“Dalam dokumen RKAP, kami tidak melihat adanya target kuantitatif seperti EBITDA, ROIC, atau indikator efisiensi operasional. Ketiadaan pelaporan berkala ke DPR sangat mencemaskan,” lanjut legislator asal Sumatera Barat II ini.
Nevi menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh aksi korporasi Danantara. Ia mendorong pemerintah menyusun strategi keluar bagi proyek-proyek prioritas yang gagal mencapai hasil optimal, serta menjamin konsolidasi tidak mengorbankan pelaku usaha kecil dan layanan publik.
“Danantara jangan sampai menjadi super holding tertutup yang kebal terhadap pengawasan. Setiap rupiah dana publik harus mampu dipertanggungjawabkan,” tegasnya. (rn/*/pzv)
Komentar