Jakarta, RANAHNEWS.com — Arah kebijakan fiskal di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai menunjukkan karakter aktif dan progresif. Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menilai langkah-langkah awal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah dinamika global.
Nevi menyoroti kelanjutan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan sebagai kebijakan yang tepat sasaran karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjaga pergerakan ekonomi domestik.
Menurut Legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II itu, sektor perumahan memiliki efek pengganda yang signifikan terhadap berbagai industri nasional, mulai dari semen, baja, dan keramik, hingga furnitur serta sektor pembiayaan.
“Di tengah ketidakpastian global, menjaga permintaan domestik melalui sektor perumahan adalah langkah strategis,” ujar Nevi.
Meski demikian, politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut mengingatkan agar insentif PPN DTP tidak hanya dinikmati oleh pengembang besar, melainkan benar-benar menggerakkan industri nasional secara menyeluruh.
“Kami di Komisi VI akan mendorong agar kebijakan ini diikat dengan penguatan penggunaan bahan bangunan dalam negeri, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri, serta peran BUMN perumahan dan perbankan nasional agar mampu menciptakan lapangan kerja,” tegasnya.
Terkait penarikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp75 triliun dari perbankan BUMN, Nevi menyatakan memahami langkah tersebut sebagai upaya optimalisasi kas negara untuk menjaga belanja tetap ekspansif di awal pemerintahan.
“Ini menunjukkan pemerintah ingin fiskal bekerja cepat untuk menopang pertumbuhan,” jelasnya.
Namun, Anggota Fraksi PKS itu menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Ia mengingatkan bahwa bank BUMN merupakan instrumen penting pembangunan ekonomi, bukan sekadar tempat penyimpanan dana negara.
“Penarikan dana SAL harus bersifat sementara, terukur, dan transparan agar tidak menekan likuiditas serta tidak mengganggu penyaluran kredit UMKM, KUR, maupun pembiayaan sektor riil,” tambah Nevi.
Sementara itu, menanggapi rencana penataan skema tarif bea keluar ekspor batu bara, Nevi menilai kebijakan tersebut perlu dirancang secara seimbang antara kepentingan penerimaan negara dan daya saing industri.
Ia mendorong agar tarif disusun adaptif terhadap harga global, dibedakan antara batu bara mentah dan kebutuhan domestik, serta disinergikan dengan peta jalan hilirisasi dan transformasi BUMN energi.
“Saya di Komisi VI mendukung penuh penguatan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo. Yang kami tekankan, setiap kebijakan harus berdampak nyata bagi industri nasional, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan BUMN sebagai mitra strategis pembangunan,” pungkas Nevi Zuairina. (rn/*/pzv)
Komentar