Padang, RANAHNEWS.com — DPRD Provinsi Sumatera Barat menegaskan dukungan terhadap langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui kebijakan pergeseran anggaran yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, sebagai respons atas besarnya kebutuhan pemulihan akibat bencana alam yang melanda daerah itu.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor yang terjadi di Sumatera Barat pada November 2025. Rapat koordinasi itu berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/1/2026).
Dalam forum tersebut, Muhidi menegaskan bahwa DPRD Sumbar siap memberikan dukungan politik anggaran apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajukan perubahan anggaran secara tepat dan sesuai mekanisme yang berlaku. Dukungan itu dinilai penting untuk memastikan proses pemulihan berjalan efektif serta memberikan kepastian penanganan bagi masyarakat terdampak.
“DPRD Sumatera Barat siap mendukung kebijakan pergeseran anggaran dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal,” ujar Muhidi.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memaparkan besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia menyebutkan, estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp22,7 triliun.
Berdasarkan data sementara yang tercantum pada dashboardbencana.sumbarprov.go.id, total perkiraan kerusakan dan kerugian akibat bencana di Sumatera Barat mencapai Rp31,686 triliun. Kerugian tersebut meliputi sektor perumahan sebesar Rp1,7 triliun, sektor pelayanan Rp978 miliar, sektor ekonomi Rp2,2 triliun, sarana dan prasarana Rp26,676 triliun, serta sektor peternakan sebesar Rp64,5 miliar. (rn/*/pzv)
Komentar