Padang, RANAHNEWS.com — Ketepatan data menjadi kunci utama dalam menentukan arah pemulihan pascabencana. Hal itu ditekankan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, saat mendorong pemerintah daerah terdampak bencana untuk menghitung kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi secara cermat agar selaras dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota.
Penegasan tersebut disampaikan Muhidi ketika melakukan kunjungan sekaligus penyerahan bantuan seragam batik secara simbolis di SMA Negeri 9 Padang, Selasa (6/1/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyoroti pentingnya perencanaan berbasis data dalam menghadapi fase pemulihan pascabencana.
Muhidi menjelaskan bahwa Data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) memiliki peran strategis sebagai fondasi penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di daerah terdampak.
“Data sangat penting sebagai bahan kebijakan, termasuk untuk menentukan arah kebijakan dan besaran anggaran yang dibutuhkan,” ujar Muhidi.
Sejalan dengan itu, Muhidi meminta pihak SMA Negeri 9 Padang segera melakukan pendataan dan melaporkan kerusakan peralatan sekolah akibat banjir bandang yang terjadi pada 27 November 2025. Laporan tersebut dinilai krusial untuk memastikan kebutuhan pemulihan sektor pendidikan dapat terakomodasi secara tepat.
“Kerusakan yang terjadi segera dilaporkan sebagai bahan kebijakan untuk menyusun kebijakan dan menentukan anggaran yang dibutuhkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muhidi mengungkapkan bahwa pada 8–9 Januari 2026, daerah terdampak bencana akan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Tahapan ini dinilai sangat menentukan arah perencanaan pembangunan daerah, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Menurutnya, akurasi data yang didukung perencanaan matang akan memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. (rn/*/pzv)
Komentar