Kabupaten Solok, RANAHNEWS – Upaya untuk menciptakan jalur penghubung yang lebih aman dan minim risiko bencana terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Hal ini dibuktikan melalui rapat lanjutan pembahasan trase jalan Air Dingin yang digelar Kamis, 5 Juni 2025, oleh Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (DBMCKTR) Provinsi Sumatera Barat.
Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., yang hadir dalam rapat tersebut menegaskan bahwa proyek jalan nasional ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri PUPR dan Anggota DPR RI beberapa waktu lalu. Pemerintah Kabupaten Solok, kata Candra, telah melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat, termasuk para pemilik ulayat, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan trase baru.
“Kami sudah menerima dokumen penyerahan lahan dari masyarakat dan seluruh pihak mendukung penuh pembangunan jalan ini,” ujar Candra. Ia juga meminta dukungan penuh dari BPJN dan Dinas Bina Marga agar pembangunan jalan ini berjalan optimal dan tepat sasaran.
Kepala BPJN Sumbar, Thabrani, ST, MT, yang hadir secara daring, mengingatkan pentingnya merancang trase baru yang benar-benar aman, menghindari potensi longsor, serta memastikan tanjakan dan turunan tidak terlalu curam. “Trase baru jangan sampai mengulang persoalan teknis yang sudah terjadi. Jalan harus landai dan tidak menimbulkan titik rawan baru,” katanya.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Solok, Effia Vivi Fortuna AD, ST, MM, memaparkan bahwa pihaknya telah meninjau lokasi dan merancang jalur baru sepanjang 18,9 kilometer dengan bukaan baru mencapai 10 kilometer. Ia menegaskan trase ini dirancang sesuai standar teknis dan hasil pemetaan lapangan.
“Kami sudah memaksimalkan perencanaan sesuai kapasitas yang ada. Namun, untuk pelaksanaan teknis selanjutnya, kami berharap adanya kolaborasi dan bimbingan dari BPJN serta Dinas Bina Marga,” ungkap Vivi.
Kepala DBMCKTR Sumbar, DR. Ir. Erasukma Munaf, ST, MM, MT, menekankan pentingnya pengkajian menyeluruh terhadap long section jalan serta menghindari desain yang berisiko menimbulkan persoalan baru. Ia juga membuka kemungkinan pengerjaan trase dilakukan melalui program Bhakti TNI.
Rapat ini turut dihadiri oleh Bappeda Sumbar, Dinas Kehutanan Sumbar, UPTD P2BG, Bapelitbang Kabupaten Solok, serta jajaran Dinas PUPR dan Bina Marga Kabupaten Solok. Hasil dari rapat ini akan dibawa ke forum lanjutan untuk menjadi pertimbangan final dalam menetapkan jalur terbaik bagi masyarakat. (E_J)
Komentar