Padang, RANAHNEWS – Calon Wali Kota Padang nomor urut 1, Fadly Amran, melanjutkan agenda kampanyenya dengan bersilaturahmi bersama warga di Kampung Baru Nan XX, Lubuk Begalung, Kota Padang, Selasa siang (8/10/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh masyarakat sekitar yang antusias mendengarkan visi dan program unggulan yang akan diwujudkan jika Fadly terpilih sebagai wali kota.
Dalam kesempatan tersebut, Fadly Amran menyampaikan komitmennya untuk memerangi praktik pungutan liar (pungli) di berbagai sektor, baik di internal pemerintahan maupun di lingkungan luar pemerintahan.
Menurutnya, pungli merupakan salah satu masalah yang menghambat pelayanan publik dan berdampak buruk pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Pemerintahan yang bersih dari pungli akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan adil bagi seluruh masyarakat,” tegas Fadly.
Tak hanya itu, Fadly juga menyoroti masalah tawuran yang sering terjadi di Kota Padang, khususnya di kalangan pemuda. Untuk mengatasi hal ini, ia memperkenalkan program unggulannya yang dinamakan “Dubalang Kota”.
Program ini bertujuan untuk memperkuat peran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menjaga keamanan dan ketertiban di setiap kecamatan.
Fadly menjelaskan, melalui program tersebut, Forkopimcam akan didukung dengan anggaran dan fasilitas operasional yang memadai, termasuk pengadaan mobil patroli untuk memantau dan mencegah terjadinya tawuran di berbagai wilayah Kota Padang.
“Kita akan menganggarkan dan membeli mobil patroli untuk Forkopimcam, agar mereka bisa berkeliling dan mengantisipasi tawuran,” ungkapnya.
Fadly berharap, program Dubalang Kota ini dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat Kota Padang.
“Keamanan adalah prioritas utama. Dengan adanya program ini, kita ingin memastikan bahwa warga bisa beraktivitas tanpa rasa takut,” tambahnya.
Kampanye yang berlangsung penuh keakraban ini menegaskan visi Fadly Amran untuk menjadikan Padang sebagai kota yang bersih dari pungli dan aman dari konflik sosial. (*)
Komentar