Oleh: Mona Sisca
Wakil Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat
RANAHNEWS.com — Keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya dijamin melalui regulasi. Komitmen para pemimpin, dukungan kebijakan, serta keteladanan dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat menjadi faktor penting untuk mewujudkannya. Karena itu, Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat secara konsisten memberikan penghargaan Achievement Motivation Person (AMP) kepada tokoh-tokoh yang dinilai berkontribusi dalam mendorong keterbukaan informasi publik.
Penghargaan AMP merupakan bentuk apresiasi KI Sumbar kepada individu yang memiliki komitmen, dedikasi, dan motivasi dalam menerapkan sekaligus mengampanyekan keterbukaan informasi di lingkungan masing-masing. Penerimanya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari kepala daerah, pejabat pemerintahan, anggota legislatif, akademisi, aparat penegak hukum, hingga pegiat informasi dan wartawan.
Bagi KI Sumbar, penghargaan ini bukan sekadar seremoni atau pemberian pengakuan kepada tokoh tertentu. AMP diharapkan menjadi instrumen untuk membangun kesadaran bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Semangat tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini menegaskan pentingnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta kewajiban badan publik dalam menyediakan dan memberikan akses terhadap informasi yang berada dalam kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keterbukaan informasi juga memiliki hubungan erat dengan upaya membangun pemerintahan yang bersih. Ketika informasi dapat diakses secara terbuka, masyarakat memiliki ruang lebih luas untuk mengetahui, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Pada akhirnya, kondisi tersebut diharapkan memperkuat akuntabilitas lembaga sekaligus membangun kepercayaan publik.
Namun, komitmen terhadap keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari pernyataan atau dukungan secara lisan. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan, penganggaran, penyediaan fasilitas, serta penguatan sistem pelayanan informasi di setiap badan publik.
Atas dasar itu, KI Sumbar menetapkan sejumlah indikator dalam menentukan penerima penghargaan AMP. Penilaian tidak dilakukan secara acak, tetapi mempertimbangkan kepemimpinan, komitmen kebijakan, dan inovasi pelayanan informasi.
Ada tiga aspek utama yang menjadi perhatian. Pertama, komitmen nyata dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008. Kedua, dukungan terhadap penganggaran, penyediaan sarana dan prasarana, serta pembentukan dan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Ketiga, dampak dan rekam jejak dalam mendorong perubahan menuju transparansi, termasuk keterlibatan aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi.
Dengan indikator tersebut, penghargaan AMP diharapkan tidak berhenti sebagai pengakuan personal. Lebih dari itu, apresiasi ini diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan dan praktik pelayanan informasi yang semakin baik di lingkungan lembaga masing-masing.
Konsistensi KI Sumbar memberikan penghargaan AMP sejak 2019 hingga 2025 memperlihatkan upaya berkelanjutan untuk melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam memperkuat keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat.
Berikut rekam jejak tokoh-tokoh penerima penghargaan AMP KI Sumbar selama tujuh tahun terakhir.
Tahun 2019
1. Irwan Prayitno (Gubernur Sumbar).
2. Nasrul Abit (Wakil Gubernur Sumbar).
3. Yusnadewi (BPK Sumbar).
4. Alwis (Sekda Sumbar).
5. Fadly Amran (Wali Kota Padang Panjang).
6. Hendrajoni (Bupati Pesisir Selatan).
7. Sutan Riska (Bupati Dharmasraya).
8. Irjen Pol Fahrizal (Kapolda Sumbar).
9. HM Nurnas (Anggota DPRD Sumbar).
10. Afrizal (Anggota DPRD Sumbar).
11. Khairul Jasmi (Wartawan Senior).
12. Amnasmen (Ketua KPU Sumbar).
13. Surya Effitrimen (Ketua Bawaslu Sumbar).
14. Ganefri (Rektor Universitas Negeri Padang).
15. Priyanto (Kajati Sumbar).
Tahun 2020
1. Dr. dr. Andani Eka Putra (Tenaga Ahli Kemenkes/Kepala Laboratorium Unand).
2. Andre Rosiade (Anggota Komisi VI DPR RI).
3. Hj. Nevi Zuairina (Anggota DPR RI).
4. Prof. Ganefri (Rektor Universitas Negeri Padang).
5. Surfa Yondri, ST, SST, M.Kom (Direktur Politeknik Negeri Padang).
6. Yuen Karnova (Sekda Kota Bukittinggi).
7. Ir. Erizon, MT (Sekda Kabupaten Pesisir Selatan).
8. Supardi (Ketua DPRD Sumatera Barat).
9. Irfendi Arbi (Bupati Limapuluh Kota).
Tahun 2021
1. Irjen Pol Teddy Minahasa Putra (Mantan Kapolda Sumbar).
2. Audy Joinaldy (Wakil Gubernur Sumbar).
3. Khairunas (Bupati Solok Selatan).
4. Erman Safar (Wali Kota Bukittinggi).
5. Genius Umar (Wali Kota Pariaman).
6. Sonny Budaya Putra (Sekda Kota Padang Panjang).
7. Guspardi Gaus (Anggota DPR RI).
8. Syamsul Bahri (Anggota DPRD Sumbar).
9. Jasman Rizal (Kadis Kominfo Sumbar/Jubir Gugus Tugas Covid-19).
10. Adib Alfikri (Kepala Dinas Pendidikan Sumbar).
11. Junaidi (Kepala Dinas Perhubungan Sumbar).
12. Irma Takarina (Kepala BPKAD Kota Padang).
Tahun 2022
1. Rusma Yul Anwar (Bupati Pesisir Selatan).
2. Martias Wanto (Sekda Bukittinggi).
3. Nurhaida Yetti (Komisioner Bawaslu Sumbar).
4. Iqbal Ramadi Payana (Sekda Tanah Datar).
5. Raflis (Sekretaris DPRD Sumbar).
6. Afdalisma (Kepala LLDikti Wilayah X).
7. Herum Fajarwati (Kepala BPS Sumatera Barat).
8. Aklima (Direktur RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang).
9. Triati (Ketua Bawaslu Kota Solok).
10. Daniel St. Makmur (Pegiat Keterbukaan Informasi).
Tahun 2023
1. Mahyeldi (Gubernur Sumbar).
2. Dr. Miko Kamal (Tokoh Publik/Lawyer).
3. Adrian Tuswandi (Mantan Ketua KI Sumbar/Pakar KIP).
4. Pelmizar, MHI (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang).
5. Eka Putra (Bupati Tanah Datar).
6. Mawardi Roska (Sekda Pesisir Selatan).
7. Ampera Salim (Kadis Kominfo Padang Panjang).
8. Indira Suryani (Direktur LBH Padang).
9. Muslim (Kepala Sekolah SMK 1 Lubuk Sikaping).
10. Ahmad Sadi (Kepala Sekolah MAN 2 Pesisir Selatan).
Tahun 2024
1. Novrianto (Wartawan Senior).
2. Mawardi Roska (Birokrat Sumbar).
3. Khairul Ikhwan (Dirut Perumda Tirta Sago).
4. Doni Oskaria (Tokoh BUMN).
5. Febby Dt. Bangso (Tokoh Masyarakat).
6. Hendri Nofrianto (Rektor Institut Teknologi Padang).
7. Efa Yonnedi (Rektor Universitas Andalas).
Tahun 2025
1. H. Muhidi (Ketua DPRD Provinsi Sumbar).
2. Evi Yandri Rajo Budiman (Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar).
3. Sawal, Dt. Putiah (Ketua Komisi I DPRD Sumbar).
4. Sugeng Arianto (Kepala BPS Sumatera Barat).
5. H. Maigus Nasir (Wakil Wali Kota Padang).
6. Arry Yuswandi (Sekda Sumbar).
7. Gusti Candra (Dirut Bank Nagari).
8. Alni (Ketua Bawaslu Sumbar).
9. Rina Eka Fatma (Ketua Pengadilan Agama Tanah Datar).
10. Almudazir (Ketua Perkumpulan Jurnalis KIP Sumbar).
Deretan penerima penghargaan tersebut menunjukkan luasnya unsur dan profesi yang terlibat dalam upaya membangun keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat. Mulai dari unsur pemerintahan, legislatif, lembaga peradilan, penyelenggara pemilu, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga kalangan pers dan masyarakat sipil.
Keterlibatan berbagai kalangan ini penting karena keterbukaan informasi bukan hanya tanggung jawab KI atau pemerintah. Budaya transparansi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat. Setiap individu yang memiliki pengaruh di lingkungan masing-masing dapat menjadi penggerak perubahan.
Meski demikian, penghargaan tidak boleh menjadi tujuan akhir. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan komitmen yang diapresiasi melalui AMP terus diwujudkan dalam kebijakan dan pelayanan informasi yang dapat dirasakan masyarakat. Transparansi harus hadir dalam praktik sehari-hari, bukan sekadar menjadi slogan atau predikat.
Karena itu, konsistensi pemberian penghargaan AMP perlu terus diikuti dengan penguatan budaya keterbukaan informasi di seluruh badan publik. KI Sumbar berharap apresiasi ini dapat menginspirasi lebih banyak pemimpin dan tokoh untuk menjadikan transparansi sebagai bagian dari tanggung jawab, integritas, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan keterbukaan informasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya penghargaan yang diberikan atau tokoh yang menerimanya. Ukuran terpentingnya adalah semakin mudah masyarakat memperoleh informasi, semakin transparan badan publik menjalankan kewenangannya, dan semakin kuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
Inilah semangat yang harus terus dijaga. Penghargaan AMP bukan sekadar simbol apresiasi, melainkan pengingat bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi demokrasi yang harus dirawat secara konsisten demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Ranah Minang. (***)
Komentar