Padang, RANAHNEWS.com — Upaya memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sumatera Barat terus diperkuat. Untuk itu, Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (4/6/2026).
Rapat koordinasi yang dibuka Gubernur Sumatera Barat tersebut dihadiri unsur Forkopimda Sumatera Barat, para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, serta anggota Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Pengendalian JBT dan JBKP Provinsi Sumatera Barat.
Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan serta pengendalian distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, sesuai regulasi, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat maupun sektor produktif.
Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah isu strategis terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi, mulai dari langkah pencegahan penyalahgunaan, peningkatan pengawasan di lapangan, pemanfaatan teknologi untuk monitoring distribusi, hingga upaya menjaga ketersediaan pasokan energi di seluruh wilayah Sumatera Barat.
Bupati Solok Jon Firman Pandu menegaskan Pemerintah Kabupaten Solok mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Pengawasan dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi memerlukan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya, kita berharap penyaluran BBM bersubsidi dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak menerimanya,” ujar Jon Firman Pandu.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Solok akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna menjaga kelancaran distribusi BBM bersubsidi sekaligus mengantisipasi berbagai potensi kendala yang dapat mengganggu ketersediaan energi di daerah.
Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan terbangun komitmen bersama serta langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian JBT dan JBKP di Sumatera Barat, sehingga penyalurannya berlangsung transparan, tepat sasaran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. (E_J)
Komentar