Pasaman Barat, RANAHNEWS.com — Bupati Pasaman Barat Yulianto bersama Wakil Bupati M. Ihpan melakukan audiensi ke Kementerian Sosial RI pada 27–28 April 2026 untuk memperjuangkan dukungan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan pembangunan Sekolah Rakyat bagi masyarakat setempat.
Kunjungan kerja selama dua hari tersebut juga bertujuan memperkuat sinergi program perlindungan sosial antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial.
Pada 27 April 2026, rombongan mengunjungi Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Sosial RI. Kabupaten Pasaman Barat termasuk wilayah kerja STPL yang berfungsi sebagai pusat rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Kunjungan tersebut didampingi Plt. Kepala Dinas Sosial Pasaman Barat Vanvoni Gorbi dan diterima Kepala Bagian Tata Usaha STPL Bekasi Jaswardi. Fokus pembahasan diarahkan pada penguatan pelaksanaan bantuan ATENSI bagi anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Dalam kesempatan itu disampaikan, pada 2026 Pasaman Barat akan melakukan asesmen terhadap 269 keluarga calon penerima ATENSI. Sasaran program mencakup keluarga rentan, penyandang disabilitas, dan lansia terlantar yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga desil 2.
Bupati Yulianto menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan asesmen agar bantuan ATENSI dapat terealisasi pada triwulan III 2026 dan berlanjut pada tahun berikutnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memanfaatkan layanan STPL guna mengurangi permasalahan sosial, meningkatkan ekonomi keluarga penerima manfaat, serta menurunkan angka kemiskinan.
Pada 28 April 2026, Bupati dan Wakil Bupati melanjutkan agenda audiensi dengan Menteri Sosial RI bersama tiga daerah lainnya, yakni Kabupaten Sumenep, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Lombok Timur.
Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengusulkan agar daerahnya diprioritaskan dalam pembangunan Sekolah Rakyat serta memperoleh dukungan program strategis lainnya dari Kementerian Sosial.
Menteri Sosial merespons usulan tersebut dan menyatakan Pasaman Barat diprioritaskan pada Tahap III pembangunan Sekolah Rakyat tahun 2026/2027 dengan mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan. (E_J)
Komentar