Pasaman Barat, RANAHNEWS.com — Wakil Bupati Pasaman Barat M. Ihpan memaparkan dampak bencana alam terhadap lonjakan inflasi daerah dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Padang, Kamis (22/1/2026).
Forum strategis tersebut digelar untuk memperkuat pengendalian inflasi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026, sekaligus membahas upaya pemulihan ketahanan pangan pasca bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Kegiatan ini dihadiri para kepala daerah dan pimpinan TPID se-Sumatera Barat.
Dalam paparannya, M. Ihpan menjelaskan kondisi Kabupaten Pasaman Barat pasca bencana alam sepanjang tahun 2025 dan dampaknya terhadap perekonomian daerah, khususnya pada sektor pangan dan inflasi.
Ia menyampaikan, Kabupaten Pasaman Barat memiliki luas wilayah sekitar 3.864,02 kilometer persegi yang mencakup 11 kecamatan, 90 nagari, dan 258 jorong, dengan jumlah penduduk mencapai 457.803 jiwa pada Semester I Tahun 2025. Seluruh kecamatan di daerah tersebut terdampak bencana alam.
“Berdasarkan data per 29 Desember 2025, tercatat sekitar 1.005 hektare lahan pertanian dan 12.071,5 hektare lahan perkebunan terdampak bencana,” kata M. Ihpan.
Ia merinci, total kerusakan dan kerugian sektor ekonomi pasca bencana di Kabupaten Pasaman Barat mencapai Rp51,36 miliar. Kerugian terbesar berasal dari subsektor pertanian sebesar Rp47,27 miliar, meliputi kerusakan sawah seluas 522 hektare di 10 kecamatan serta lahan jagung seluas 81 hektare di enam kecamatan, termasuk prasarana pertanian.
Selain pertanian, subsektor perikanan juga mengalami kerugian sekitar Rp2 miliar akibat hanyutnya sekitar 20 ton ikan siap panen pada satu kelompok pembudidaya ikan di lahan seluas tiga hektare. Subsector peternakan mencatat kerugian Rp281,5 juta akibat ternak kambing tertimbun longsor serta ternak kerbau dan sapi hanyut.
Pada subsektor perdagangan, satu los pasar di Kecamatan Ranah Batahan dilaporkan mengalami kerusakan dengan nilai kerugian sekitar Rp140 juta. Sementara pada subsektor koperasi dan UMKM, tercatat 636 unit kios terdampak di lima kecamatan dan tujuh nagari dengan total kerugian mencapai Rp1,66 miliar.
Wabup M. Ihpan juga menyoroti dampak langsung bencana terhadap laju inflasi daerah. Ia menjelaskan, lonjakan inflasi pada Desember 2025 didominasi oleh kenaikan harga komoditas pangan.
“Komoditas yang mengalami kenaikan signifikan antara lain cabai merah sebesar 46,67 persen, cabai rawit 45 persen, bawang merah 38 persen, daging ayam 14 persen, dan telur ayam 24 persen, sementara harga beras relatif stabil,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pada Desember 2025 inflasi year on year Kabupaten Pasaman Barat mencapai 7,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 115,17. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak Pasaman Barat ditetapkan sebagai daerah Indeks Harga Konsumen di Sumatera Barat.
Menurutnya, tingginya inflasi dipicu oleh curah hujan tinggi sejak September hingga puncaknya pada November 2025 yang menyebabkan banjir hampir di seluruh kecamatan, terputusnya jalur transportasi, serta rusaknya lahan pangan. Kondisi tersebut semakin berdampak karena Pasaman Barat merupakan daerah konsumen pangan yang sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Hal-hal inilah yang menjadi penyebab utama tingginya inflasi di Kabupaten Pasaman Barat pasca bencana alam,” ujar M. Ihpan.
Melalui HLM TPID ini, ia berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menjaga stabilitas harga, kelancaran distribusi pangan, serta percepatan pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan pasca bencana, khususnya menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026. (rn/*/pzv)
Komentar