Padang, RANAHNEWS.com — Ketersediaan air bersih bagi warga pascabencana menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang dalam pertemuan dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat. Pertemuan tersebut membahas opsi teknis pemenuhan air bersih bagi wilayah yang belum terlayani optimal jaringan PDAM dan digelar di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (21/1/2026).
Wali Kota Padang Fadly Amran menjelaskan bahwa pelayanan air bersih PDAM saat ini telah menjangkau sekitar 99 persen wilayah Kota Padang. Meski demikian, masih terdapat sejumlah titik yang mengalami kendala tekanan air serta wilayah yang belum terjangkau jaringan perpipaan.
“Alhamdulillah, pelayanan PDAM saat ini sudah mencapai sekitar 99 persen, meskipun masih terdapat kendala tekanan air di beberapa titik. Namun, bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan PDAM, kita harus menyiapkan alternatif solusinya,” ujar Fadly Amran.
Ia menyampaikan bahwa salah satu solusi yang dibahas bersama BPBPK Sumbar adalah pembangunan sumur bor atau sumur komunal sebagai langkah jangka pendek untuk menjamin ketersediaan air bersih masyarakat.
Berdasarkan hasil pendataan Pemko Padang, kebutuhan pembangunan sumur bor mencapai 228 titik. Kebutuhan tersebut tersebar di Kecamatan Kuranji sebanyak 36 titik, Koto Tangah 107 titik, Pauh 48 titik, dan Nanggalo 37 titik.
“Berdasarkan pendataan, kebutuhan ini tersebar di beberapa kecamatan. Kami berharap dukungan dari Balai untuk pengadaan sumur bor ini sebagai solusi jangka pendek,” jelasnya.
Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa menyatakan pihaknya siap mendukung langkah Pemko Padang dalam penyediaan air bersih. Ia menyebutkan bahwa BPBPK juga telah menerima laporan dari masyarakat terkait kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Kota Padang.
“Solusi yang bisa kami bantu, pertama, meskipun suatu wilayah bukan daerah layanan PDAM, apabila sumber air terdekat memungkinkan, dapat dilakukan pemasangan pipa SPAM sebagai solusi darurat,” kata Maria Doeni Isa.
Selain pemasangan pipa SPAM, BPBPK juga menawarkan pembangunan sumur bor yang dilengkapi sistem penampungan air, sebagaimana yang telah diterapkan di daerah lain.
“Kedua, pembangunan sumur bor dengan sistem penampungan (toren), seperti yang sudah kami lakukan di Padang Pariaman,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan sumur bor harus didukung kejelasan lahan dan pengelolaan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
“Pembangunan sumur bor ini bukan hanya sumurnya saja, tetapi satu paket dengan sistem penampungan dan sumber energi, termasuk penggunaan panel surya apabila listrik tidak tersedia. Untuk itu kami minta kepada Pemko Padang menyiapkan lahannya,” jelasnya. (rn/*/pzv)
Komentar